GMKI: Pemprov Sumut Tak Serius Tangani Korona

digtara.com | MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinilai tak serius tangani Korona (Covid-29).Padahal penyakit itu telah menjadi Pandemi dan jumlah kasusnya berpotensi meledak di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Hal ini disampaikan oleh Koordinator Wilayah I Sumut-NAD pada Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gito M Pardede, Kamis (19/3/2020).

“Kita menyesalkan pemerintah yang bergerak lambat. Itu terbukti dengan tidak adanya persiapan dalam penyediaan alat atau laboratorium pendeteksi virus korona di Sumut,”sebutnya.

Gito menyebutkan, pihaknya telah mempelajari dari kasus-kasus bencana virus sebelum-sebelumnya. Dimana selalu akan ada puncak dimana angka korban terjangkit akan semakin besar.

“Kami menilai puncak serangan korona nanti akan terjadi di pertengahan bulan April 2020. Ini harus diantisipasi Pemprov.” tutur Gito.

Dalam merumuskan kebijakan, pemerintah juga seakan akan sepele terhadap virus korona yang telah menjadi Pandemi tersebut.

“Kita tidak bisa langsung memastikan apakah korban terindikasi atau positif korona. Apalagi tidak ada lab yang mampu mengakomodir penelitian terhadap sample virus. Harus dikirim lagi ke pusat. Padahal sudah ada 8 orang pasien PDP Korona yang kini dirawat di RSUP Haji Adam Malik. Selain itu ada 22 orang dalam pemantauan. Jangan sampai karena telat pasien malah meninggal,”tutur Gito.

Menurut Gito, Pemprov perlu lebih gesit lagi dalam mengantisipasi ledakan penyebaran virus korona. Terutama dalam penyediaan rumah sakit dan laboratorium rujukan.

Hal ini termasuk dalam upaya antisipasi pada April nanti, dimana arus balik lebaran ke beberapa daerah di Sumut akan memperluas jangkauan penyebarannya.

“Pemerintah harus memberikan informasi pasti terkait jumlah pasien dan masyarakat yang terindikasi. Kita perlu waspada setidaknya melalui pemberitaan yang update kita bisa tau perkembangan virus ini. Selain itu penunjukan pihak terkait leading sector dalam penanganan wabah ini perlu dibarengi dengan kebijakan kolaboratif antara dinas terkait.” ujar Gito.

PENGUATAN MANAGEMEN KRISIS

Gito juga menjelaskan dalam kondisi saat ini, managemen krisis perlu diperkuat. Dimana status darurat bencana ini pemerintah sumatera utara harus cepat mempersiapkan fasilitas sarana dan prasarana dalam penanganan pasien.

“Pemerintah harus profesional dan jangan ada informasi yang ditutup-tutupi. Termasuk sebab akibat dan dimana pasien terjangkit (OPD dan PDP). Sehingga ada langkah pasti dalam penanganannya. Tidak cukup hanya menenangkan masyarakat, dibalik itu pemerintah punya kewenangan, sehingga melalui kebijakan pemerintah bisa Lebih responsif,”tambahnya.

Gito juga meminta Pemprov dan Kepolisian menertibkan apotik atau toko penyedia masker dan hand sanitizer yang mencoba menimbun dan menjual dengan harga yang mahal.

“Sekarang kebutuhan akan masker dan hand sanitizer tinggi, dan langka. Karena itu diatas bencana ini jangan ada pihak yang mencoba mempolitisasi dan mengambil keuntungan. Kita semua dalam cobaan yang berat, jangan sempat-sempatnya mencari untung diatas harga yang ditentukan. Perlu solidaritas dalam penanganan kasus ini. Pemprov harus bergerak dan menindak tegas oknum nakal tersebut,”tegas Gito.

[AS]