FPKS Dukung Ranperda Perlindungan Penyandang Disabilitas

Senin, 01 Agustus 2022 16:29
ist
Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Medan Abdul Latif

digtara.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) mendukung dan mengapresiasi usul atau inisiatif terhadap  Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda Kota Medan, tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

Dukungan ini disampaikan juru bicara Fraksi PKS DPRD Medan Abdul Latif Lubis, dalam rapat paripurna beragendakan menyampaikan Pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, Senin (1/8/2022).

“Kami menilai hal ini (Ranperda Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia-red) sebagai bentuk kepedulian Dewan sebagai penyambung lidah rakyat. Oleh karena itu, Fraksi PKS memandang perlu diusulkan Ranperda Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, ” kata Abdul Latif.

Abdul Latif juga menyampaikan, penyandang disabilitas sering kali mengalami permasalahan kesejahteraan sosial, mereka tidak saja berkaitan dengan kondisi mikro seperti keterbatasan fisik, kurangnya kesadaran keluarga tentang disabilitas.

“Pada permasalahan yang ada diantaranya lingkungan masyarakat yang kurang ramah terhadap mereka, kurangnya pemenuhan kebutuhan, perlakuan diskriminasi dan rentan terhadap tindak kriminal. Pada kondisi makro juga terjadi lemahnya implementasi undang-undang yang kurang sejalan dengan keadaan grass roots, sehingga sejumlah hak mereka cenderung terabaikan, ” katanya.

Demikian juga dengan permasalahan yang dialami dengan lanjut usia, Politisi Dapil 2 Kota Medan mengatakan, pada Sebagian kelompok lanjut usia ada yang terkelompok kedalam lanjut usia (lansia) yang tidak potensial dan lansia yang terlantar. Hal ini juga dapat menyebabkan sebagian lansia mengalami permasalahan kesejahteraan sosial.

“Maka dari itu Pemerintah Kota Medan perlu memperhatikan para penyandang disabilitas dan lanjut usia hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons with Disabilities. Sehingga para penyandang disabilitas dan lanjut usia bisa terhindar dari permasalahan kesejahteraan sosial, terutama para penyandang disabilitas bisa mendapatkan persamaan hak seperti warga yang lain, ” benernya.

Fraksi PKS setuju bahwa para penyandang disabilitas dan lanjut usia perlu mendapatkan hak yang sama seperti warga lainnya serta mendapat perhatian terhadap kelayakan dan kesejahteraan hidupnya.

Pada kenyataannya Penyandang disabilitas masih rentan terhadap berbagai tindakan diskriminasi untuk memperoleh kehidupan yang layak, khususnya layanan dasar.

Diketahui sekitar 80 persen penyandang disabilitas di Indonesia pernah mengalami tindakan diskriminasi, termasuk kecenderungan pengabaian aksesibilitas terhadap hak pelayanan dasar seperti kurang mendapat pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan secara layak, serta mobilitas dan diskriminasi fasilitas umum karena hampir semua instansi pelayanan publik tidak menyediakan fasilitas khusus (aksesibilitas) untuk penyandang disabilitas.

Laman: 1 2

Berita Terkait