DKPP Dianggap Tak Paham Konsekuensi Etika

  • Whatsapp
DKPP Dianggap Tak Paham Konsekuensi Etika
DKPP dinilai tidak memahami konsekuensi dasar dari etika ketika memutuskan perkara No 317/2019 tanggal 18 Maret 2020. (istimewa)

digtara.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dinilai tidak memahami konsekuensi dasar dari etika ketika memutuskan perkara No 317/2019 tanggal 18 Maret 2020. DKPP Dianggap Tak Paham Konsekuensi Etika

Ahli Filsafat Hukum dari Universitas Indonesia (UI) E Fernando M Manullang menilai meragukan majelis etiknya tidak memahami konsekuensi dasar dari etika.

“Saya ragu majelis etiknya memahami etika,” ujar Dosen Filsafat Hukum, Fakultas Hukum UI itu terhadap gugatan yang diajukan Evi Novida Ginting Manik terkait pemecatan dirinya sebagai Anggota KPU berdasarkan Putusan DKPP No 317/2019 dalam keterangannya yang diterima, Selasa (14/07/2020).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, alasan justifikasi etik tidak tepat dalam mengevaluasi ataupun menilai putusan KPU yang  dalam hal ini menjalankan Putusan PHPU Mahkamah Konstitusi (MK) No 154/2019.

Apalagi lanjutnya, mantan Hakim MK I Dewa Gede Palguna dalam keterangannya sebagai ahli sudah menjelaskan bahwa jika sudah diselesaikan di MK, maka tidak ada lembaga lain yang berhak untuk mengadilinya kembali atau memberikan penilaian terhadap putusan MK tersebut.

“Seperti pendapat ahli (Pak) Palguna sampaikan sebelumnya, kalau sudah diselesaikan di MK lantas DKPP mengadili lagi dengan alasan-alasan yuridis dan mengatakan dengan tegas ada aksioma (pernyataan tertulis) di situ (Putusan DKPP) secara melawan hukum. Saya kira itu luar biasa rasa tidak hormatnya DKPP terhadap MK,” sebut Fernando yang sebelumnya menjadi saksi ahli dalam sidang perkara yang diajukan oleh Evi Novida Ginting di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Fernando menegaskan DKPP bukan peradilan hukum. Tapi lembaga etik yang harusnya mengerti dasar konsekuensi dan kemanfataan dari putusan etik yang diambil. “Sementara dari Putusan DKPP No 317/2019  dia tidak melihat ada pertimbangan moral di dalamnya. Hanya pertimbangan hukum belaka,” ungkapnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan