Ditangkap di Rote Ndao, Tujuh WNA Uzbekistan dan China Dilimpahkan ke Imigrasi Kupang

"Dua orang yang mengurus merupakan WNI di Kendari menggunakan mobil membawa para WNA naik ke kapal," ujar Kapolres.

Baca Juga:

• Polisi di Selatan NKRI Sisihkan Gaji dan Remunerasi Untuk Bantu Warga Kurang Mampu
• Tanah Warisan dan Dendam Pribadi Jadi Alasan Lima Pria di Rote Ndao Aniaya Rekannya Hingga Jenazah Dibuang ke Laut
• Diback Up Resmob Polda NTT, Polres Rote Ndao Ungkap Kasus Pembunuhan Berencana Soal Temuan Mayat di Hutan Mangrove

Para WNA asal China mengaku tiba di Border Australia selama delapan hari perjalanan dari Kendari-Sulawesi.

Kemudian mereka tertangkap oleh pihak Australia dan diberikan speed boat yang dibekali BBM secukupnya.

Mereka diperintahkan berlayar kembali sehingga masuk ke perairan Indonesia (Rote Ndao bagian selatan).

Baca Juga:

• Salah Paham Berujung Tawuran, Polisi Panggil Puluhan Siswa dan Orang Tua

Para WNA asal China mengaku berkomunikasi dengan para pengurus menggunakan media sosial Tiktok, namun lupa nama akun tiktok.

Mereka mengaku ingin ke Australia dalam rangka bekerja menghasilkan uang.

Sedangkan WNA asal Uzbekistan mengaku memberikan sejumlah uang kepada pengurus sebesar 400 dolar per orang.

WNA asal Uzbekistan, Shodiev mengaku berangkat dari Uzbekistan - Jakarta (Indonesia) dan ke Kendari, Sulawesi.

Shodiev juga mengaku sebelum turun dari kapal di perairan Rote Ndao sempat melihat salah satu ABK yang melarikan diri membawa dan menggunakan handphone untuk menelepon seseorang.

Saat pelayaran dari Indonesia menuju Australia kemudian tertangkap dan diperintah kembali ke perairan Rote Ndao, mereka bersama empat orang WNI yang tidak mereka kenal.

Baca Juga:

• Terdampar di Rote Ndao, 34 Paus Pilot Berhasil Diselamatkan

Tim gabungan Polres Rote Ndao dan Polsek Rote Selatan masih melakukan pencarian terhadap keempat orang WNI diduga adalah pelaku tindak pidana People Smugling yang melarikan diri dan masuk ke hutan.

Polisi juga berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk pihak Imigrasi dan TNI AL, untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta mengungkap kemungkinan adanya jaringan penyelundupan manusia.