Utang BNPB Sampai Rp 1,5 Triliun, Rudi Hartono Bangun Desak BPK dan BPKP Lakukan Audit

digtara.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) didesak segera mengaudit utang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Desakan tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem), Rudi Hartono Bangun, SE, MAP, dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan BNPB.

“Masalah utang BNPB itu sesungguhnya untuk jenis pekerjaan apa sampai 1,5 triliun rupiah ? Dan pihak ketiga itu siapa? Harus jelas pihak ketiganya siapa,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (31/8/2021), di Jakarta.

Baca: Kasus Covid-19 di Sumut Masih Tinggi, BNPB Minta Masyarakat Disiplin Menerapkan 5 M

Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatra Utara III ini, kejelasan utang ini perlu dikemukakan secara terbuka ke publik. Sebab untuk bayar utang Rp 1,5 triliun itu adalah uang rakyat Indonesia.

“Kalau hanya cuma menyiram air dengan heli, kenapa bisa biayannya membengkak sampai Rp 1 triliun? Coba tanyakan sama Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), berapa harga heli satu unit? Kalau dengan uang Rp 1,5 triliun saya taksir bisa beli 30 unit heli,” paparnya.

Baca: BNPB Tegaskan Pemerintah Sumut Dilarang untuk Stok Vaksin

Terkait masalah utang ini, Rudi Harto Bangun mengatakan Kepala BNPB yang lama juga harus bertanggungjawab. Bagaimana prosedur tender dan lelangnya ini pekerjaan, sehingga BNPB belum bisa membayar? tanyanya.

Dugaan Mark Up

Wakil rakyat yang selalu rutin mengunjungi daerah pemilihannya ini menduga, seperti ada permainan dalam hal pekerjaan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Diduga ada mark up sehingga nilai pekerjaannya bisa melesat Rp 1,5 triliun.

Rudi Hartono meminta BPK dan BPKP harus teliti mengaudit pekerjaan penyiraman air dengan heli ini.

Di mana lokasi, titiknya, desa, kecamatan dan kabupatennya harus jelas.

Pasalnya bisa saja fiktif dan gambarmya yang itu itu saja buat laporan untuk penagihan pekerjaan ini, sehingga mencapai jumlah Rp 1,5 triliun.

Baca: Gantikan Doni Monardo Jadi Kepala BNPB, Berikut Profil Letjen TNI Ganip Warsito

“Jika hal-hal semacam ini setiap lembaga melakukan, saya melihat uang APBN akan banyak yang bocor dan tidak ada manfaat yang dirasakan rakyat,” pungkas Rudi Hartono Bangun.

https://www.youtube.com/watch?v=lZZHNERSaPw

Utang BNPB Sampai Rp 1,5 Triliun, Rudi Hartono Bangun Desak BPK dan BPKP Lakuakn Audit