Sejarah 20 Januari 1978: 7 Surat Kabar Ini Dilarang Terbit saat Rezim Orba

  • Whatsapp
Sejarah 20 Januari 1978: 7 Surat Kabar Ini Dilarang Terbit saat Rezim Orba
(ilustrasi)

digtara.com – Rezim orde baru (Orba) kerap membungkam para pengkritiknya, tak terkecuali media massa. Sejarah hari ini mencatat, 43 tahun silam Presiden Soeharto lewat Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) membredel tidak hanya satu surat kabar, melainkan tujuh. Sejarah 20 Januari 1978: 7 Surat Kabar Ini Dilarang Terbit saat Rezim Orba

Ketujuh surat kabar tersebut adalah Majalah Tempo, Harian Kompas, koran Sinar Harapan, koran Merdeka, Pelita, The Indonesian Times, dan Sinar Pagi.

Mulanya, ketika itu Jumat malam, 20 Januari 1978, Kantor Kompas yang ada di Palmerah, Jakarta Barat masih ramai wartawan yang sibuk menyelesaikan berita. Deadline menanti mereka.

Namun pada pukul 20.00 WIB, sebuah telepon berdering di meja redaksi. Kompas menerima telepon dari Letkol Anas Malik, Kepala Penerangan Laksusda Jaya yang menyatakan Kompas dilarang terbit.

“Saya minta semua wartawan merampungkan tulisannya,” kata wakil pemimpin redaksi P Swantoro seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 28 Januari 1978.

Meski dilarang, Kompas dan koran lain tetap lanjut menulis, menyelesaikan berita sesuai deadline hari itu. “Mereka tetap mengetik sekalipun tak boleh terbit esoknya. Untuk dokumentasi,” ujar Swantoro.

Dianggap menghasut dan mengganggu stabilitas nasional

Penyebab larangan terbit tersebut hanya karena pemberitaan mereka dianggap “menghasut” rakyat oleh rezim Orba.

Adapun pertimbangan Kopkamtib itu disebutkan karena, “pemberitaan dalam harian-harian itu dianggap telah menjurus kepada sifat-sifat menghasut, yang langsung maupun tidak langsung sudah merupakan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban.” kutipan Majalah Tempo.

Kepala Kopkamtib kala itu, Sudomo menyatakan, pelarangan tersebut demi menjaga masyarakat dari kabar menyesatkan. “Tindakan itu dilakukan untuk memelihara ketentraman umum dan menghindarkan tersebarnya berita-berita yang menyesatkan masyarakat,” ujarnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan