Jumat, 29 Maret 2024

Madina Terendah Penyaluran APBN, Jokowi Minta Penyaluran APBN dan Perlindungan Sosial Disegerakan

Redaksi - Kamis, 16 September 2021 13:23 WIB
Madina Terendah Penyaluran APBN, Jokowi Minta Penyaluran APBN dan Perlindungan Sosial Disegerakan

digtara.com – Presiden RI, Joko Widodo ingin secepatnya melakukan realisasi anggaran APBD di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara (Sumut). Jokowi Minta Penyaluran APBN dan Perlindungan Sosial Disegerakan

Baca Juga:

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah dan Forkopimda di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Kamis (16/9/2021).

Jokowi mengatakan dalam kondisi pandemi seperti ini lebih ekstra hati hati terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Karena itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang perlu dilakukan adalah realisasi APBD secepatnya di seluruh kabupaten dan kota, agar berbedar uang peredaran uang di kota dan daerah semakin banyak,” katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan saat ini realisasi APBD terendah di Sumatera Utara yakni di wilayah Tapanuli Selatan. Maka dari itu, ia mengingatkan agar lebih waspada dalam pengelolaannya.

“Realisasi APBD di Sumut 56 persen. Yang paling rendah di Kabupaten Madina 28 persen, hati-hati APBD di Bank, Rp 1,3 triliun, yang paling besar di Medan. Nanti dicek. Tapi yang bagus, realisasi investasi masih tinggi, baik Rp 4,1 triliun dan APBN Rp 9,9 triliun,” ungkapnya.

Jokowi menegaskan Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota agar secepatnya melakukan realisasi anggaran sehingga dapat menstabilkan perekonomian yang ada, karena ini sedangkan dalam kondisi pandemi covid-19.

“Segera lakukan realisasi anggaran secepatnya, sehingga menggerakkan ekonomi di daerah, jangan seperti tahun-tahun normal. Ini dua tahun yang tidak normal. Sehingga jangan terlalu lama di bank,” jelas Presiden.

Ia juga meminta agar perlindungan sosial masyarakat segera dipersiapkan dengan matang, agar tetap terpantau yang belum mendapatkan haknya dan daya beli masyarakat juga dapat bertahan.

“Kita pantauan agar konsumsi masyarakat daya beli masyarakat bertahan. PKH, kartu sembako, diskon listrik, kartu prakkerja, BLT dana desa. Artinya pengaman sosial kita ini tidak seperti negara-negara lain. Yang satu item atau NIK. Kita semua survei masing-masing,” tandasnya. [mag-04/ya]

Jokowi Minta Penyaluran APBN dan Perlindungan Sosial

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube TVDigtara. Jangan lupa, like comment and Subscribe.

Jokowi Minta Penyaluran APBN dan Perlindungan Sosial Disegerakan

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Redaksi
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat

Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat

Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS

Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS

Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Mengenaskan! Jadi Korban Tabrak Lari, Mahasiswi di Kupang Meninggal Dunia

Mengenaskan! Jadi Korban Tabrak Lari, Mahasiswi di Kupang Meninggal Dunia

Dua Pelaku Pencurian dengan Kekerasan Diamankan Polres Sumba Timur

Dua Pelaku Pencurian dengan Kekerasan Diamankan Polres Sumba Timur

Kejati NTT Tahan Lima Tersangka Kasus Korupsi Persemaian Modern di Labuan Bajo

Kejati NTT Tahan Lima Tersangka Kasus Korupsi Persemaian Modern di Labuan Bajo

Komentar
Berita Terbaru