Kemenkeu: Semua Layanan Pemerintah Harus Pakai NIK dan NPWP

  • Whatsapp
Kemenkeu: Mulai 17 Agustus, UMKM Dapat Langsung Buat NPWP di 4 Bank Ini
ilustrasi

digtara.com – Kementerian Keuangan menekankan pentingnya regulasi khusus terkait layanan pemerintah yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kemenkeu: Semua Layanan Pemerintah Harus Pakai NIK dan NPWP

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Sudarto, berpendapat regulasi semacam itu sebenarnya diperlukan untuk mengontrol pengelolaan data keuangan negara.

“Karenanya diperlukan upaya interoperabilitas atau kapabilitas dari suatu sistem yang secara khusus dapat digunakan sebagai pertukaran informasi terkait data keuangan,” kata Sudarto dalam telekonferensi seperti dikutip dari VIVA, Senin (3/8/2020).

Muat Lebih

Sudarto menekankan data itu tentunya juga harus bisa tertata dengan baik, serta harus ada interoperabilitas dengan data keuangan secara keseluruhan.

Menurutnya, layanan pemerintah berbasis NIK dan NPWP semacam itu pun sudah diterapkan di internal Kementerian Keuangan.

Khususnya pada jajaran direktorat-direktorat yang berada di bawah Kemenkeu, seperti misalnya di Ditjen Pajak, Bea Cukai, dan unit-unit lain yang juga sudah menerapkannya sampai saat ini.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan