Ini Daftar Pejabat Terkaya di Indonesia versi LHKPN KPK

digtara.com – Daftar pejabat terkaya di Indonesia terungkap dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK . Adapun laporan itu disampaikan melalui situs LHKPN KPK pada tahun 2020 lalu.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Dalam laporan yang dilansir KPK pada Rabu (8/9/2021) itu urutan pertama pejabat terkaya adalah Dewan Pertimbangan Presiden, Dato Sri Tahir tercatat memiliki harta berupa 25 unit tanah dan bangunan dengan total Rp182 miliar.

Memiliki harta transportasi dan mesin dengan total Rp12 miliar, harta bergerak lainnya Rp4 triliun lebih, dan surat berharga Rp8 triliun. Dia juga memiliki uang kas sebanyak Rp2 triliun dan harta lainnya Rp72 miliar.

Baca: Diungkap KPK Punya Harta Rp1,8 Triliun, Kabag Kesra Rohul: Salah Entry, Tidak Benar dan Mustahil 

Sub totalnya dia memiliki harta sebanyak Rp15 triliun, sedangkan utangnya tercatat sebanyak Rp6 triliun lebih sehingga total kekayannya sebanyak Rp8 triliun.

Urutan kedua ada pada Manparekraf, Sandiaga Uno dengan sub total kekayaan Rp3 triliun lebih dan utang Rp181 miliar sehingga kekayaannya sebanyak Rp3 triliun lebih.

Urutan ketiga ada Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono dengan total kekayaan Rp2,4 triliun dan tak memiliki utang.

Keempat, Menteri BUMN, Erick Tohir dengan sub total kekayaan sebanyak Rp2,4 triliun dan utang Rp176 miliar sehingga total kekayannya sebanyak Rp2,3 triliun.

Lalu, urutan kelima ada Menhan, Prabowo Subianto dengan sub total kekayaan Rp2 triliun dan utang Rp8 miliar sehingga total kekayaannya Rp2 triliun.

Uniknya pada urutan keenam justru seorang pegawai negeri sipil (PNS). Dia adalah Kabag Kesra Sekda Pemkab Rokan Hulu, Umzakirman. Ia tercatat memiliki 5 tanah dan bangunan senilai Rp1,8 triliun, 4 alat transportasi senilai Rp324 juta, surat berharga Rp63 juta, tak memiliki utang, sehingga total kekayaan sebanyak Rp1,8 triliun.

Umzakirman malah sangat terkejut dengan pengumuman dirinya yang masuk dalam daftar salah satu dari 10 pejabat terkaya berdasarkan LHKPN se Indonesia.

“Mungkin salah entry itu. Tidak benar saya punya harta sebanyak itu,” kata Umzakirman.

Salah satu aset yang dilansir LHKPN milik Umzakirman adalah berupa tanah yang memiliki nilai fantastis. Dimana harta tidak bergeraknya disebut mencapai Rp1,3 triliun. Dia mengaku memang memiliki beberapa tanah di Pasirpangarain Ibu Kota Rohul, tapi tidak mencapai apa yang dilansir.

“Saya memang punya tanah di Pasir (Pasirpangarain). Tapi di sana hanya Rp 400 ribu permeter. Jadi tidak mungkin mencapai Rp 1,3 T. Kalau bercampur emas tanah saya mungkin segitu. Jadi itu mustahil. Tanah saya itu itu mungkin jika ditotalkan harganya mungkin hanya Rp 1,2 miliar, jadi bukan Rp1,3 T,” imbuhnya.

Begitu juga dengan harga bergerak dan tidak bergerak lainnya yang mencapai Rp 500 miliar. Jika ditotalkan semua mungkin harta kekayaan saya hanya Rp 1,8 miliar jadi bukan Rp 1,8 triliun,” imbuhnya.

Tidak Akurat

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sebanyak 1.665 LHKP sejak 2018 sampai 2020. Pemeriksaan terhadap ribuan laporan harta kekayaan tersebut, untuk menguji transparansi dan akuntabilitas para penyelenggara negara.

Kabar buruknya, dari ribuan laporan harta pejabat negara tersebut, 95% di antaranya dinyatakan tidak akurat. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengungkap bahwa banyak pejabat negara yang diduga menyembunyikan atau tidak sesuai melaporkan harta kekayaannya. Baca juga: 95% LHKPN Tak Akurat, Banyak Pejabat Negara Sembunyikan Harta

“Berita buruknya, disamping kecepatan verifikasi ini, ternyata 95 persen LHKPN yang kita lakukan pemeriksaan detil terhadap kebenaran isinya, itu 95 persen memang tidak akurat. Secara umum, banyak harta yang tidak dilapor, baik itu tanah, bangunan, rekening bank, maupun investasi lain,” kata Pahala saat mengikuti Webinar Talkshow LHKPN yang ditayangkan lewat YouTube KPK, Selasa (7/9/2021).