4 Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara Dipanggil KPK Terkait Suap Mantan Gubernur Gatot

Selasa, 19 Mei 2020 16:48

digtara.com – Sebanyak 4 orang mantan anggota DPRD Sumatera Utara dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa. Mereka adalah Hamami Sul Bahsyan; Rahmad Pardamean Hasibuan; Zulkarnain dan Oloan Simbolon.

Keempatnya dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho. Kasus itu sebelumnya juga telah menyeret belasan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

“Mereka dipanggil sebagai saksi untuk proses penyidikan tersangka RN (Robert Nainggolan),” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (19/5/2020).

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan 14 mantan anggota DPRD Sumut sebagai tersangka penerima suap. Para legislator Sumut itu diduga menerima suap terkait fungsi dan kewenangannya sebagai anggota DPRD periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Ke-14 mantan anggota DPRD Sumut itu yakni, Sudirman Halawa, Rahmad Pardamean Hasibuan, Nurhasanah, Megalia Agustina, Ida Budiningsih, Ahmad Hosein Hutagulung. Kemudian, Syamsul Hilal, Robert Nainggolan, Ramli, Mulyani, Layani Sinukaban, Japorman Saragih, Jamaluddin Hasibuan, serta Irwansyah Damanik.

Para anggota DPRD Sumut itu diduga menerima suap terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 hingga 2014. Kemudian, terkait persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014.

Selanjutnya, terkait pengesahan angggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015. Terakhir, terkait dengan penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015.

 

KPK TEMUKAN BUKTI

Para mantan anggota DPRD Sumut itu disinyalir menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Hal itu diyakini KPK lantaran pihaknya telah menemukan bukti berdasarkan sejumlah keterangan saksi, dan beberapa barang bukti elektronik.

Gatot sendiri merupakan terpidana dalam kasus ini. Dia telah mendapat putusan inkrah di tahap pertama dengan hukuman 4 tahun pidana penjara, dan denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Atas perbuatannya ke-14 eks anggota DPRD itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junctl pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

[AS]

 

https://www.youtube.com/watch?v=hBev4caWGlE

 

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube Digtara TV. Jangan lupa, like comment and Subscribe.

Berita Terkait