Setelah Rumah Pribadi, KPK Lanjut Geledah Kantor Wali Kota Tanjungbalai

digtara.com – Setelah menggeledah rumah pribadi, Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan penggeledahan ke Kantor Wali Kota Tanjungbalai di Jln Jenderal Sudirman, Selasa (20/4/2021) sekira pukul 14.15 WIB.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Di sana, KPK menyasar ruang kerja Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Petugas KPK mengendarai tiga mobil merek Toyota Kijang Innova B 2528 TOY, BK 1782 AAU, dan BK 1082 ABM. Ketiga mobil meluncur dari dari rumah pribadi wali kota di Jln Sriwijaya menuju Kantor Wali Kota Tanjungbalai.

Tim KPK terlihat membawa sejumlah koper menuju ruang kerja wali kota di lantai tiga gedung itu.

Terkait dugaan kasus, sampai saat ini masih belum jelas karena tidak ada satu pihakpun yang memberikan keterangan. Petugas KPK yang dikonfirmasi langsung juga enggan menjawab.

“Kantor pusat aja ya bang,” ucap petugas KPK dari dalam mobil sembari menyimpulkan tangan sepuluh jari kepada wartawan.

Selain memeriksa wali kota, sebelumnya petugas KPK sudah memeriksa tiga pejabat, Sekda YS, Plt Kadis Perkim Es, dan Kabag Umum, Hur.

Dugaan Kasus

Banyak informasi simpang siur terkait penggeledahan tersebut. Apakah terkait OTT atau kasus lama yang kini mulai diselidiki KPK?

Dari penelusuran digtara.com, setidaknya ada dua kasus yang sudah dilaporkan aktivis ke KPK.

Pertama kasus dugaan suap pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Tipe C di Jalan kartini, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai.

Sejumlah aktivis melaporkan Syahrial ke KPK karena disebut-sebut menerima suap yang nilainya konon ratusan juta rupiah.

Pada 2019 lalu, Ketua Forum Mahasiswa dan Pelajar (FORMAP) Tanjungbalai Ridho Damanik melaporkan sang wali kota ke KPK terkait proyek rumah sakit bernilai Rp 3,5 miliar itu.

Proyek yang dikerjakan oleh PT Care Indonusa ini kemudian bermasalah karena ada kerugian negara mencapai Rp 1 miliar. Kasus ini sempat ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai.

Dari proses pemeriksaan, disebut-sebut ada temuan dua alat bukti berupa transfer uang ratusan juta rupiah dari D kepada Syahrial, yang kala itu menjabat sebagai Ketua DPRD Tanjungbalai 2014-2016.

D menyetor uang pada Syahrial, karena yang bersangkutan dianggap berjasa memenangkan tender tersebut.

Kasus kedua wali kota Tanjungbalai terkait dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemko Tanjungbalai juga pada 2019 lalu.

Ketua Wahana Anak Pinggiran Indonesia (Wahapi) kota Tanjungbalai Andrian Sulin SH mendampingi Delima MPd yang dikabarkan menyetorkan sejumlah uang untuk jabatan kepala dinas yang baru.

Menurut Wahapi, jual beli melibatkan jajaran Pemko Tanjungbalai dan Wali kota Tanjungbalai HM Syahrial SH MH selaku pemangku kebijakan.

Wahapi melaporkan kasus tersebut bersama barang bukti berupa rekaman percakapan antara oknum pejabat BKD Tanjungbalai yang meminta uang pelantikan. Delima MPd sudah dinyatakan menjadi Kepala Dinas di salah satu OPD Pemko Tanjungbalai namun diminta menyetor sejumlah uang agar bisa dilantik.

Kemudian, rekaman percakapan saat oknum pejabat BKD tersebut mengajak korban (Delima-red) untuk bertemu ‘empat mata’ di salah satu rumah makan diluar Tanjungbalai.

Rekaman ketiga adalah rekaman percakapan diduga utusan dari Walikota Tanjungbalai HM Syahrial SH MH dan dirinya mengakui sebagai utusan Wali kota Tanjungbalai inisial TJM. Namun setelah uang ratusan juta diserahkan, namanya malah diganti sebelum pelantikan.

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube TVDigtara. Jangan lupa, like comment and Subscribe.