Polres Asahan Tangkap Seorang Muncikari Prostitusi Online

  • Whatsapp
Polres Asahan Tangkap Seorang Muncikari Prostitusi Online
(Kapolres Asahan, AKBP Faisal Napitupulu saat memaparkan pengungkapan kasus prostitusi online dengan tersangka muncikari RAH. RAH mengaku sudah menjual 10 orang perempuan kepada para pria hidung belang dalam 8 bulan terakhir (ist))

digtara.com | ASAHAN – Personel Satuan Reserse Kriminal Polres Asahan menangkap seorang pria berinisial RAH. Dia ditangkap lantaran terlibat dalam penyediaan layanan (muncikari) prostitusi online.

Informasi yang dihimpun, RAH ditangkap di areal parkir Hotel Central, Jalan Sei Gambung, Asahan, Sumatera Utara. Penangkapan dilakukan pada 8 Januari 2020 lalu.

“Yang bersangkutan mengantar seorang perempuan yang dipesan oleh petugas kita yang sedang menyamar,”kata Faisal saat pemaparan pengungkapan kasus tersebut di Mapolres Asahan, Kamis (23/1/2020).

Muat Lebih

Faisal menjelaskan, penangkapan tersangka  merupakan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan masyarakat ke pihaknya. Informasi itu menyebutkan bahwa tersangka menjual layanan seks berbayar secara online.

Berbekal informasi tersebut, Polisi mengirim petugas untuk menyamar sebagai pengguna jasa tersangka. Upaya Polisi berhasil, hingga akhirnya tersangka di tangkap di Hotel Central.

“Tersangka kita amankan beserta handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk mencari pelanggan,” jelas Faisal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku sudah menjalankan bisnis prostitusi online nya selama 8 bulan dengan menggunakan aplikasi media sosial.

“Dalam 8 bulan, sudah 10 orang korban perempuan yang sudah pernah ditawarkan jasa nya kepada pria hidung belang. Untuk tarif bervariasi sesuai dengan pesanan pelanggan. Tersangka sendiri mendapatkan upah 15 persen dari tarif yang disepekati,”tukasnya.

Saat ditanyai adanya keterlibatan anak dibawah umur dalam kasus itu, Faisal mengaku pihaknya sedang mengarahkan penyelidikan ke personel tersebut.

“Tersangka akan dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2019 dengan Perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 296 jo 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman penjara selama 6 tahun,”tandasnya.

[AS]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan