Saya Bukan Gubernur ‘Kaleng-kaleng’ Kata Edy Rahmayadi

Digtara.com | MEDAN – Terkait adanya tudingan dugaan korupsi dijajaran Pemprovsu hal ini ditanggapi oleh Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, tidak ingin anak buahnya dituding yang tidak-tidak. Dia bahkan sampai menggebrak meja menghentikan dominasi pengunjuk rasa di arena perdebatan.

Baca Juga:

• Harvey Moeis Suami Sandra Dewi Jadi Tersangka Kasus Korupsi
• 6 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Besitang-Langsa Sumut
• Gelar Sidang Perdana Kasus Korupsi Dana BOS MAN Binjai, Kejari Binjai Tuntut Maksimal Terhadap Terdakwa

Berdasarkan tudingan dari Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi tersebut ada dua kadis yang dituding korupsi, yakni Kadis Pendidikan, Arsyad Lubis, dan Kadis Perhubungan, Abdul Haris Lubis. Keduanya hadir mendampingi Gubernur. Pengunjuk rasa menuding Arsyad dan Abdul Haris melakukan tindakan korupsi berdasarkan audit BPK RI Perwakilan Sumut.

Di mana Arsyad dituding korupsi dari pengelolaan dan sisa dana bos tahun 2012-2016 sebesar Rp 2,695 miliar. Sementara Abdul Haris dituding korupsi sebesar Rp 4,7 miliar dari kekurangan volume pekerjaan atas 16 paket proyek tahun anggaran 2017 semasa Abdul Haris menjabat Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut.

Baik Arsyad maupun Abdul Haris menanggapi tudingan pengunjuk rasa itu. Namun tetap saja pengunjuk rasa tidak berterima. Bahkan para pengunjuk rasa mendesak Gubernur Edy harus mencopot Arsyad dan Abdul Haris dari jabatannya. Kemudian Poldasu dan Kejatisu didesak segera mengusut dugaan korupsi itu.

Bahkan mereka menggertak gubernur. Jika tidak berani mencopot keduanya, maka asumsi mereka soal gubernur menumpuk uang untuk kepentingan Pilgub 2023, benar adanya.

Apa yang dituduhkan pengunjuk rasa itu, membuat gubernur tampak geram. Apalagi karena para pengunjuk rasa terkesan ingin menguasai arena perdebatan pada pertemuan itu, hingga kemudian Gubernur Edy menggebrak meja.

Menurut Gubernur, tidak ada alasan baginya memecat kedua kadisnya itu karena sampai saat ini belum ada satupun lembaga penegak hukum yang menyatakan keduanya melakukan praktik korupsi.

Namun bila ada kepala dinas yang sudah ketahuan melakukan korupsi, Edy menegaskan tidak segan-segan langsung mencopot dari jabatan. “Kalau ketahuan memang dia nyata dan menyalahi hukum hari ini juga dia langsung saya pecat,” ujarnya.

Bahkan Edy berang jika para anak buahnya dituding korupsi tanpa dasar dan bukti secara hukum. “Ini Pemprov bukan abal-abal ini. Dan saya bukan gubernur kaleng-kaleng ini,” tegasnya.[medanbisnis]