Presiden Jokowi Minta Panglima TNI dan Kapolri Jaga Kondusifitas Keamanan Pasca Pemilu

Digtara.com | MEDAN – Presiden Jokowi memerintahkan kepada Panglima TNI, Kapolri, BIN dan Menteri serta Kepala Lembaga untuk terus menjaga keamanan dan kondusifitas pasca dilaksanakanya pemilu serentak pada 17 april lalu. Arahan ini disampaikan pada sidang kabinet paripurna yang dilaksanakan di ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019).

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

“Keamanan dan kenyamanan masyarakat harus benar benar dijaga. Situasi kondusif harus terus dipertahankan,” katanya.

Menurut Jokowi, dalam pesta demokrasi, riak riak kecil itu biasa namun jangan sampai menjadi ancaman yang mengganggu keamanan dan ketertiban serta rasa aman masyarakat seperti yang dilansir dari situs setkab.go.id

Sebelumnya Menko Polhukam Wiranto juga menghimbau kepada masyarakat agar ketidakpuasan terkait pelaksanaan pemilu diselesaikan melalui jalur hukum tidak boleh diluar dari wilayah hukum. Indonesia negara hukum, ada undang undangnya dan peraturannya.

“Segala tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, mengancam keamanan nasional maka akan berhadapan dengan penegak hukum, yakni ada TNI dan Polri. Semua ada aturannya, sudah jelas sekali kok,” ucapnya.

Ada lembaga yakni Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan tudingan masalah kecurangan pemilu. “Kalau tidak puas dan ada masalah kecurangan ya diselesaikan di Mahkamah,” tegas Wiranto.

Wiranto mengingatkan hukum adalah kesepakatan kolektif bangsa, sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan dan jangan sampai ada yang menabrak hukum yang sudah diatur sehingga membuat kegaduhan dan ketidakjelasan. “Saya pikir semuanya sudah terjaga dan ada ketentuannya,” tutupnya. (Put)