Silaturahmi dengan Anggota DPR RI, Ini yang Disampaikan Gubernur Sumut

  • Whatsapp
Silaturahmi dengan Anggota DPR RI, Ini yang Disampaikan Gubernur Sumut
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi bersama Forkopimda Sumut menerima silaturahmi DPR RI Fraksi Partai Golkar dan Pengurus Partai Golkar Sumut di Hotel Adimulia, Jalan Diponegoro No. 8 Medan, Jumat (16/4/2021). (Foto Diskominfo Sumut)

digtara.com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi menghadiri acara silaturahmi Anggota DPR RI Fraksi Golkar bersama Pengurus Partai Golkar Sumut dan unsur Forkopimda di Hotel Adimulia Medan, Jumat (16/4/2021). Silaturahmi dengan Anggota DPR RI, Ini yang Disampaikan Gubernur Sumut

Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsudin menyebutkan bahwa pihaknya akan berupaya memperjuangkan aspirasi pembangunan dari provinsi ini ke pemerintah pusat.

Mengawali pembicaraan, Gubernur menyampaikan beberapa kondisi yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama para wakil rakyat di DPR RI.

Diantaranya seperti infrastruktur jalan provinsi yang panjangnya sekitar 3.000,5 Km dengan kemampuan keuangan daerah (APBD) terbatas, hanya bisa membangun sepanjang 30 Km setiap tahun.

“Provinsi lain yang lebih besar, jalan provinsinya tidak sepanjang di Sumut. Makanya ini menjadi persoalan, bahkan kami sudah menghadap ke berbagai tempat, termasuk menggunakan dana pinjaman yang nanti dicicil setiap tahun. Setidaknya kita butuh Rp3 triliun untuk 500 Km. Agar ini bisa jalan, kami mohon bantuannya dari DPR RI khususnya Komisi V,” jelas Edy.

Selanjutnya adalah keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba yang kini telah diupayakan pengurangannya dibantu TNI/Polri, dimana sebanyak 20% sudah bisa diatasi di daerah Simalungun.

Kemudian untuk pengalihan mata pencaharian, juga tengah diupayakan dengan permohonan bantuan ke pusat.

“Ini juga masalah perkebunan, memang itu banyak milik negara (BUMN), ada PTPN II, III dan IV serta swasta juga. Ini kan memakai fasilitas jalan provinsi juga. Ada Undang-undang menyatakan bahwa itu akan kembali berupa DAK dan DAU, tetapi persoalannya pakai hitungan populasi (jumlah penduduk). Kalau dibanding provinsi besar lainnya, perbedaannya terlalu jauh,” sebutnya.

Karena itu melalui para anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Edy berharap aspirasi tersebut bisa diperjuangkan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan