Sengketa Pilkada Labusel, MK Perintahkan PSU di 16 TPS

  • Whatsapp
Sengketa Pilkada Labusel, MK Perintahkan PSU di 16 TPS
Gedung Mahkamah Konstitusi. (internet)

digtara.com – Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU Labuhanbatu Selatan (Labusel) untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di sebanyak 16 TPS. Sengketa Pilkada Labusel, MK Perintahkan PSU di 16 TPS

MK berpendapat, telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip kepemiluan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di sejumlah TPS.

Karena itu, harus dilakukan PSU di 16 TPS tersebut. Hal ini merupakan putusan MK dalam menanggapi perselisihan hasil Pilkada Labusel 2021, Senin (22/3/2021).

Muat Lebih

“Mahkamah memerintahkan PSU di 16 TPS, dan terhadap Surat Keputusan KPU Nomor 425 tanggal 16 Desember mesti dinyatakan batal,” kata majelis hakim dalam persidangan.

Pelaksanaan PSU ini, kata MK paling lambat dilaksanakan 30 hari kerja setelah putusan dibacakan.

“Dan penyelenggara pemilu yang melaksanakannya adalah KPPS yang baru untuk pemungutan suara ulang,” perintah majelis.

Berdasarkan uraian putusan majelis terhadap dalil-dalil pemohon mahkamah berpendapat terdapat pelanggaran penggunaan hak pilih pemilih yang tidak berada di tempat karena telah meninggal, pindah, atau sedang menjadi narapidana seperti di TPS 09, TPS 18.

Kemudian TPS 001, 003, 005, 006, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, harus dilakukan PSU karena kotak suara ditemukan tidak disegel setelah pemungutan suara.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

2 Komentar