digtara.com – Dua Gubernur menghadiri diskusi kelompok terarah membahas Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi di Indonesia, yang digelar oleh Tim Pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI di Hotel Radisson Medan, Jalan H Adam Malik Medan, Rabu (17/3/2021). Politik Identitas, Reputasi Sumut Dalam Menekan Konflik Jadi Barometer Daerah Lain

Sumatera Utara (Sumut) menjadi tujuan kajian karena memiliki karakteristik kebhinekaan yang membedakannya dengan daerah lain.

Keduanya adalah Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dan Gubernur Sumut Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi. Bersama dengan para akademisi di Sumut, seperti Dr Shohibul Ansor Siregar selaku moderator, Prof Hasan Bakti Nasution mewakili FKUB, Dr Warjio selaku pakar sosial dan politik, Prof Reni Mayerni (Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI), serta sejumlah pejabat.

Gubernur Lemhannas RI, Agus Widjojo menyebutkan kehadiran lembaga ini di Sumut dalam konteks kajian jangka panjang tentang politik identitas dan dampaknya terhadap demokrasi.

Medan (Sumut) dipilih bersama dengan beberapa daerah lainnya, karena ada beberapa karakteristik yang bisa membedakannya dengan daerah lain dan itu direspons cukup positif.

“Reputasi Sumut yang bisa menekan konflik ini pada tingkat maksimal, artinya apapun pilihan rakyat, tidak menimbulkan korban. Ini mungkin yang perlu dijadikan sumbangan positif dan perlu dijaga, dipelihara dan ditingkatkan untuk dijadikan sebagai model (contoh) bagi daerah lain di Indonesia. Medan bisa dikatakan sebagai daerah yang punya masyarakat bercirikan kebhinekaan. Tentunya hal itu memberikan tantangan tentang pengelolaannya agar tidak lepas kendali,” ujar Agus kepada wartawan di sela kegiatan diskusi.

Upaya kajian ini, pihaknya meminta masukan dari para pakar yang memahami bagaimana kondisi sosial politik di Sumut. Agar politik identitas tidak menjurus kepada penekanan perbedaan, tetapi lebih kepada upaya mencari persamaan dari perbedaan tersebut.

Sebab, menurutnya, dalam masyarakat yang homogen seperti Jepang dan Korea, tetap bisa dikelompokkan dengan identitas tertentu.

“Di sini dikaitkan dengan demokrasi. Yakni praktek-praktek identitas sebagai sumber daya dan sarana politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan dan kompetisi merebut kekuasaan dengan cara konstitusional dalam bentuk pemilu. Yang dapat mengingkari prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh demokrasi, yaitu membatasi kebebasan untuk memilih,” jelasnya.

Bahwa identitas dimaksud dalam kajian politik ini, lanjut Agus, keniscayaan yang bisa mengarah kepada negatif atau positif. Untuk demokrasi, jika politik identitas kemudian membatasi kebebasan memilih, maka ada persoalan yang membuat terjadinya krisis (identitas). Muaranya adalah polarisasi di masyarakat.