Pilkades Garunggang Diduga Ada Kecurangan, 61 Surat Undangan Raib, Anak di Bawah Umur Ikut Nyoblos

Sabtu, 25 Juni 2022 09:46
Pilkades Garunggang Diduga Ada Kecurangan, 61 Surat Undangan Raib, Anak di Bawah Umur Ikut Nyoblos

digtara.com – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak se-Kabupaten Langkat yang digelar Minggu (19/6/22) kemarin masih menimbulkan masalah. Salah satu kandidat yang maju dalam Pilkades Garunggang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sadaarih Sembiring mengklaim kalau pelaksanaan Pilkades di daerah tersebut ada kecurangan.

Melalui kuasa hukumnya Iqbal, SH mengatakan, kecurangan itu diduga terjadi di TPS 2, salah satu temuannya adalah adanya pemilih yang masih di bawah umur turut serta memberikan hak suara. Selain itu, warga yang baru 3 bulan berdomisili juga dilibatkan dalam pemilihan tersebut.

“Menurut peraturan yang ada, pemilihan itu dapat dilakukan seorang warga, jika warga tersebut sudah 6 bulan lebih berdomisili. Namun kenyataannya, ada juga warga yang baru 3 bulan berdomisili, tetapi ikut dalam pemilihan,” ujarnya, Sabtu (25/6/22).

Baca: Rumah Dekat Kantor Desa, Tapi Tak Terdaftar di Pilkades, Puluhan Emak-emak di Langkat Geruduk TPS

Selain itu, lanjutnya, diduga ada 61 surat undangan suara hilang entah kemana tanpa ada penggantinya. saat hal ini di pertanyakan, beber Sadaarih, Sekdes Garunggang mengakui bahwa surat undangan suara tersebut hilang tidak tau kemana.

“Coba bayangkan, bisa-bisanya 61 undangan hilang tanpa ada pengganti. Ini tentu menjadi kejanggalan. Dari sini jelas kita menduga ada kecurangan dan permainan panitia untuk memenangkan salah satu calon,” pungkasnya.

Oleh karena itu, masih kata Iqbal, pihaknya meminta keadilan kepada Plt. Bupati Langkat, Syah Affandin agar dilakukannya kembali pemilihan ulang di TPS 2, Desa Garunggang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat.

“Sebab panitia penyelenggara diduga bermain curang dan jelas ini sudah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Langkat nomor 6 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dengan adanya pemilih yang masih di bawah umur dan ada pula yang masih berdomisili 3 bulan diperbolehkan melakukan pemilihan, jelas hal ini sudah menyalahi aturan yang sudah ditetapkan,” pungkasnya.

Laman: 1 2

Berita Terkait