PDIP Klarifikasi Sikap Ribka Tjiptaning Tolak Divaksin Covid

  • Whatsapp
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto

digtara.com – Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto angkat bicara menyikapi polemik pernyataan anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning yang menolak untuk disuntik vaksin virus corona (Covid-19) dan lebih memilih membayar denda.

Menurutnya, pernyataan Ribka sebenarnya bertujuan agar kepentingan dan keselamatan masyarakat dikedepankan dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.

“Ribka Tjiptaning, jika melihat pernyataan secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pesan, yang disampaikan adalah mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat,” kata Hasto dalam keterangannya, Rabu (13/1).

Muat Lebih

Hasto mengatakan Ribka dalam pernyataannya menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Ribka, menurutnya, juga mewanti-wanti agar pelayanan kepada masyarakat terkait vaksinasi Covid-19 tidak dikomersialisasikan seperti yang terjadi dalam pelayanan tes swap atau PCR.

“Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu tiga hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar. Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka, sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan,” tuturnya.

Berangkat dari itu, Hasto meminta komunikasi dan sosialisasi tentang vaksin Covid-19 harus dilakukan dengan masif, untuk mencegah berbagai bentuk penyesatan informasi.

“Penjelasan secara komprehensif tentang vaksin sangatlah penting. PDI Perjuangan akan membantu melakukan komunikasi dan sosialisasi ke rakyat terhadap pentingnya vaksin,” ucap Hasto.

Pernyataan Kontroversial

Pos terkait

Tinggalkan Balasan