Hadapi PHP PSU, Bawaslu dan KPU Tiga Kabupaten Siapkan Berkas Bukti

Selasa, 11 Mei 2021 16:30
istimewa
Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sumut, Herdi Munthe SH MH saat mempersiapkan berkas bukti.

digtara.com – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tiga kabupaten yakni Mandailing Natal (Madina), Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan (Labusel) saat ini sedang mempersiapkan berkas bukti untuk kelengkapan dalam menghadapi permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pasca hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang telah ditetapkan. Hadapi PHP PSU, Bawaslu dan KPU Tiga Kabupaten Siapkan Berkas Bukti

Hal itu dikatakan Koordinator Divisi (Kordiv) Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sumut Herdi Munthe SH MH dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/5/2021).

Pimpinan Bawaslu itu mengatakan saat ini dirinya bersama Kordiv Hukum, Data dan Informasi (Datin) Henry Sitinjak SH sedang melakukan supervisi ke Bawaslu Labuhanbatu guna memastikan kesiapan melengkapi berkas pembuktian untuk memberi keterangan dalam sidang yang bakal digelar Mahkamah Konstitusi (MK) RI pada 19 Mei 2021 mendatang.

“Pada tanggal 19 nanti akan digelar sidang pendahuluan. Pada sidang nanti, Bawaslu akan memberikan keterangan secara tertulis. Berdasarkan supervisi yang kami lakukan saat ini, seluruh bukti-bukti hasil pengawasan melekat dari setiap tingkatan sudah dipersiapkan. Sehingga untuk kesiapan, saya rasa bawaslu daerah sudah siap menghadapi persidangan di MK tersebut,” ujar Herdi.

Selain ke MK, lanjut Herdi, pemohon yakni atasnama Andi Suhaimi juga telah melayangkan laporan ke Bawaslu Labuhanbatu. Sedangkan untuk Madina dan Labusel, pelapor lain tidak ada melapor ke bawaslu setempat, hanya ke MK dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

“Perlu diketahui, selain ke MK, pemohon juga melapor ke Bawaslu Labuhanbatu. Yang dilaporkan adalah SK penetapan hasil penghitungan suara pasca PSU. Namun oleh Bawaslu Labuhanbatu, sudah dikeluarkan keputusan yang pada intinya permohonan sengketa terhadap objek hukum tersebut tidak dapat diterima. Alasanya didalam Perbawaslu diatur bahwa sengketa SK penetapan bukan ranah bawaslu untuk mengadili,” tegasnya.

Untuk permohonan di MK sendiri, Herdi menyebut bahwa pemohon Andi Suhaimi melalui kuasa hukumnya yakni Prof Yusril Ihza Mahendra mendalilkan adanya kecurangan, adanya pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan PSU di kabupaten tersebut.

Laman: 1 2

Berita Terkait