Demokrat Kubu AHY: Lucu, Moeldoko dan Jhoni Allen Ngaku-ngaku Ketum dan Sekjen

Kamis, 16 September 2021 12:14
suara.com
Demokrat Kubu AHY: Lucu, Moeldoko dan Jhoni Allen Ngaku-ngaku Ketum dan Sekjen

digtara.com – Sidang gugatan Moeldoko ke Menkumham RI atas ditolaknya pengesahan KLB Deliserdang memasuki tahap pembuktian. Moeldoko Ngaku-ngaku Ketum

Kubu DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) siap melawan kubu Moeldoko hari ini dengan membawa sejumlah bukti.

Anggota Tim Advokasi DPP Demokrat kubu AHY, Mehbob, mengatakan gugatan dengan nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT yang dilayangkan Moeldoko dianggapnya sebagai hal yang menggelitik.

Pasalnya, Moeldoko serta Jhoni Allen Marbun dianggap telah mengaku-ngaku sebagai Ketum dan Sekjen Partai Demokrat.

“Yang lebih lucu lagi dalam gugatan 150, KSP Moeldoko dalam gugatannya mengaku pekerjaanya sebagai ketua umum Partai Demokrat. Sementara, dia (Moeldoko) selama ini adalah kita tahu adalah KSP yang mendapat gaji dari negara, tetapi dalam gugatan untuk membegal partai Demokrat, dia menggunakan pekerjaan sebagai ketua umum partai Demokrat,” kata Mehbob ditemui di PTUN Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (16/9/2021).

Mehbob menyampaikan, seharusnya sidang dengan agenda pembuktian tersebut digelar pada pekan lalu. Hanya saja, kubu Moeldoko disebutnya tak hadiri sidang.

Baca Juga: Parlinsyah Harahap Maju Calon Ketua DPD Partai Demokrat Sumut

Ia mengklaim pada persidangan sebelumnya pihaknya saja yang hadir dengan membawa sejumlah bukti. Untuk hari ini kubu AHY juga akan menambahkan bukti-bukti dalam persidangan.

“Kami hari ini juga akan menambah tambahan bukti lagi,” tuturnya.

Adapun Mehbob menyampaikan, untuk bukti-bukti tambahan yang dibawanya dalam persidangan hari ini, pihaknya melampirkan surat pernyataan di Akta Notaris ke 34 DPD Partai Demokrat. Pasalnya, dalam pelaksanaan KLB Deli Serdang kala itu diklaim kubu AHY tak ada satu pun perwakilan DPD yang hadir.

Baca: Herri Zulkarnain Jangan Salahkan Gubsu yang Dukung Lokot Nasution Pimpin Demokrat Sumut

“Bukti tambahan yang akan kami kirim adalah surat pernyataan di Akta Notaris ke 34 DPD, karena syarat dari KLB itu harus ada dukungan dari 2/3 ketua DPD, sementara kita tau di KLB Deli Serdang tidak ada satu ketua DPD pun yang mendukung,” tuturnya.

“Kemudian ditambah lagi dengan setengah suara dari DPC, itu pun kita tau bahwa DPC kita yang berkhianat kepada pimpinan AHY hanya kurang lebih 34 jadi tidak ada kuorum,” sambungnya.

Laman: 1 2

Berita Terkait