Darurat Covid-19, Muhammadiyah Desak Tunda Pilkada

  • Whatsapp
Darurat Covid-19, Muhammadiyah Desak Tunda Pilkada
Ketum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir. (internet)

digtara.com –  Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera membahas secara khusus dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPR, dan instansi terkait agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 ditinjau kembali jadwal pelaksanaannya maupun aturan kampanye yang melibatkan kerumunan massa. Darurat Covid-19, Muhammadiyah Desak Tunda Pilkada

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan di tengah pandemi Covid-19 dan demi keselamatan bangsa serta menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pilkada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan.

“Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19,” jelas Haedar Nashir dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/9/2020).

Muat Lebih

Desakan untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tersebut menjadi salah satu poin penting dalam penanganan Pandemi Covid-19.

Haedar Nashir mengatakan sudah lebih dari enam bulan, bangsa Indonesia hidup dalam ancaman pandemi Covid-19 yang oleh Pemerintah telah ditetapkan sebagai bencana non-alam.

Selama lebih dari satu semester, pandemi Covid-19 menimbulkan masalah kesehatan, ekonomi, sosial-budaya, mental-spiritual, politik, dan sebagainya.

“Pandemi Covid-19 juga menimbulkan masalah kemanusiaan yang sangat serius. Jumlah korban meninggal dunia maupun yang masih dalam perawatan terus meningkat, termasuk dari kalangan tenaga kesehatan sebagai salah satu garda terdepan sekaligus benteng terakhir penanganan Covid-19. Pimpinan Pusat Muhammadiyah sangat prihatin dan khawatir dengan keadaan tersebut,” ujarnya seperti dikutip dari Sindonews.

PP Muhammadiyah menilai pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah bekerja keras menangani pandemi Covid-19. Meski demikian, kerja dan kinerja Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah beserta seluruh jajaran belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Selain karena kompleksitas masalah, kerja dan kinerja pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki, terutama terkait dengan koordinasi antar instansi dan komunikasi publik. Lemahnya koordinasi dan komunikasi menimbulkan kegaduhan politik yang trivial dan kontraproduktif.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan