Anggota DPR RI Pertanyakan Penambahan Anggaran Karhutla Sebesar Rp1.084 Triliun

Kamis, 18 Maret 2021 12:44
istimewa
Anggota DPR RI Rudi Hartono Bangun dalam rapat kerja dengan  Jajaran BNPB bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini  di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021).

digtara.com – Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Nasdem Rudi Hartono Bangun mempertanyakan  pengajuan penambahan anggaran untuk menangani  kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tahun 2021 sebesar Rp1.084 Triliun. Anggota DPR RI Pertanyakan Penambahan Anggaran Karhutla Sebesar Rp1.084 Triliun

“Apakah sampai sebesar ini untuk menyiram kebakaran itu? Sementara kebakarannya sekarang dimana? Kenapa tidak untuk penanganan bencana banjir dan longsor yang dinaikkan, mengingat masalah ini yang menjadi prioritas sekarang?,” tanya Rudi Hartono Bangun, kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo  dalam rapat kerja dengan jajaran BNPB bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini  di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021).

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Utara III ini juga mempertanyakan, kenapa sampai vendor yang kelola helikopter water belum mendapatkan pembayaran?.
“Kalau logika berpikir dengan anggaran sebesar ini mungkin BPKP tidak menyetujuinya sebab memang besar sekali. Rp 1 triliun itu besar lo pak, bisa jadi kota lahan kebakaran itu,” paparnya.

Dalam lembaran rencana BNPB usulan tambahan anggaran DSP untuk penanganan darurat bencana alam tahun 2021 total Rp2 miliar.

Dibagian lain Rudi Hartono juga mempertanyakan soal penyaluran dana BNPB untuk korban banjir, gempa bumi yang diberikan BNPB ke Pemerintah Tingkat II, sementara tingkat II itu punya anggaran sendiri dari DAK dan DAU.

“Siapa yang tahu Pak dana itu sampai satu tidak? Saya mengalami sendiri, dimana beberapa waktu lalu dirinya memberitahu  di daerah ada kebanjiran dan meminta disalurkan. Menurut  anak buah pak Doni sudah menyalurkannya dana ke daerah, tetapi beberapa hari kemudian  korban kebanjiran mendatangi dirinya dan mempertanyakan bantuan itu, yang tak kunjungi diterima,” tanya Rudi.

Rudi Hartono Bangun pun secara tegas  meminta Kepala BNPB Doni Monardo agar tata kelola dana bantuan itu harus dirubah.

Laman: 1 2

Berita Terkait