Mendapat Julukan Kota Terkotor, Pemko Medan Sibuk Berbenah Atasi Sampah

digtara.com | MEDAN – Pasca dinobatkan sebagai kota terkotor di Indonesia. Pemko Medan melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan kembali meluruskan bahwasannya Medan bukan kota metropolitan terkotor seperti yang dilansir sejumlah media beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

• Hebat! BUMN Semen Ini Sulap Sampah jadi Bahan Bakar
• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS

Kota Medan mendapat nilai rendah ketika penilaian Adipura dilakukan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, sebab salah satu indikator utama penilaian yakni pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir masih menggunakan sistem open dumping bukan sanitary landfill seperti yang diamanahkan dalam UU No.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Kadis DKP Kota Medan H M Husni menjelaskan, sebenarnya pengeloaan sampah di TPA Terjun ada yang telah menggunakan sistem sanitary landfill. Hanya saja belum dilakukan sepenuhnya karena keterbatasan lahan sehingga tetap menggunakan open dumping.

“Mereka menilai Pemko Medan masih menggunakan open dumping sehingga mendapat nilai rendah. Jadi bukan karena Kota Medan kotor. Hal itu berdasarkan hasil konsultasi yang telah saya lakukan langsung dengan pihak Kementrian LHK di Jakarta sehari setelah pemberian Medan kota metropolitan terkotor,” kata Husni.

Pihaknya akan segera melakukan pembenahan sehingga pengelolaan sampah di TPA Terjun sepenuhnya berbasis sanitary landfill. Apalagi sambungnya, pihak Kemnetrian LHK siap membantu dan memberikan pendampingan untuk mewujudkan hal itu.

Dia menegaskan keterbatasan lahan TPA juga akan disikapi dengan mengaktifkan kembali TPA Namo Bintang yang telah ditutup Pemko Medan sejak 2013. Dari 16 hektar lahan yang ada di TPA Namo Bintang, sekitar 8 hektar akan digunakan untuk menampung sampah dan dikelola dengan sistem sanitary landfill.

“Sebagian lagi lahan di Namo Bintang telah digunakan untuk penghijauan sekaligus direncanakan menjadi Taman Agrowisata.

Selain itu, pihaknya akan melakukan perubahan pengelolaan sampah berbasis sanitary landfill baik di TPA Terjun maupun menyusul TPA Namo Bintang, DKP juga terus melakukan penambahan moda pengangkut sampah. Selain 41 unit dump truk, DKP tahun 2018 juga telah menyiapkan 500 unit becak pengangkut sampah.

“Dari 500 becak yang telah dipersiapkan itu, baru 380 unit yang sudah siap dan dioperasikan. Tahun 2019, kita akan menambah lagi 25 dump truk. Dengan penambahan ini kita harapkan DKP mampu mengatasi persoalan sampah. Ditambah lagi penanganan sampah yang sebelumnya ditangani pihak kecamatan, mulai januari 2019 kembali dikelola DKP. Insya Allah penanganan sampah kembali maksimal,” terangnya.

Persoalan lain terang Husni, Pemko Medan sejauh ini belum memiliki tempat pembuangan sementara (TPS). Jika pun ada, TPS itu umumnya sewa. Padahal keberadaan TPS ini sangat vital untuk mendukung kebersihan di Kota Medan. Sebab, sampah dari rumah warga yang diangkut menggunakan becak terlebih dahulu dikumpulkan di TPS untuk selanjutnya dibawa menuju TPA.

“Kita telah berkoordinasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan untuk segera memiliki lahan tetap untuk TPS di setiap kelurahan dan kecamatan. Semoga hal ini secepatnya terwujud sehingga mendukung upaya kita dalam menciptakan kebersihan di Kota Medan,” tambahnya.