Korupsi Fee PBB, Mantan Bupati Labusel Jalani Sidang Perdana

Senin, 11 Oktober 2021 20:51
Mantan bupati labusel jalani sidang perdana (istimewa)

digtara.com – Mantan Bupati Labuhan Batu Selatan (Labusel), H Wildan Aswan Tanjung, menjalani sidang perdana dalam perkara dugaan korupsi 10/fee dari pemungutan PBB.

Dalam dakwaan jaksa yang dibacakan Robertson Pakpahan, Senin (11/2021) menjelaskan, bahwa terdakwa Wildan terbukti menerima fee dari pemungutan PBB dari Sektor Perkebunan secara berkelanjutan dari tahun 2013, 2014 dan 2015. Fee yang diterima Wildan sebesar Rp.1.966.683.208,00.

Dalam kasus ini Wildan bekerja sama dengan beberapa stakeholder yang ada di Labusel untuk mendapatkan fee PBB tersebut.

“Wildan bekerjasama dengan Pelaksana Tugas Kadis Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (PPKAD) Labusel, Marahalim Harahap dan Kabid PPKAD) Labusel, Salatieli Laoli (keduanya berkas terpisah dan saat ini proses kasasi),” ujarnya.

Baca: Berkas Perkara Korupsi Mantan Bupati Labusel Dilimpahkan ke Kejati Sumut

Terdakwa telah membuat aturan tentang upah pungut yang tertuang dalam Bab III Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 84.C Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut menyebutkan pembagian biaya insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Sektor Perkebunan dan Perhutanan.

Pembagian Upah Pungut

Di mana dalam hal ini Bupati Labuhan Batu Selatan mendapatkan fee sebesar 25%. Wakil Bupati Labusel sebesar 15%, Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan mendapatkan fee sebesar 15% dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Labusel sebesar 45%.

Di mana pembagian upah pungut seharusnya tidak dibenarkan.

Setelah, pembacaan dakwaan, terdakwa langsung mengajukan keberatan secara pribadi saat persidangan dan hal yang sama juga disampaikan penasehat hukumnya, Ito Suharto dan Partner.

“Yang mulia semua itu berjenjang sampai ke meja saya untuk ditandatangani sehingga ini merukan kewajiban secara seksama,” ujarnya.

Mendengar adanya keberatan tersebut, Ketua Majelis Hakim, Saut Maruli Tua Pasaribu, memberikan tanggapan keberatan terdakwa melalui penasehat hukum atas dakwaan yang dibacakan.

Kemudian majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan untuk dibacakan nota keberatan atas dakwaan jaksa. [mag-04]

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube TVDigtara. Jangan lupa, like comment and Subscribe

Korupsi Fee PBB, Mantan Bupati Labusel Jalani Sidang Perdana