YPT Budidaya Binjai Terindikasi Pemalsuan Identitas, Kuasa Hukum: Kita Akan Lakukan Upaya Hukum

Rabu, 05 Januari 2022 18:00

digtara.com – Persidangan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) atas penguasaan lahan yang dilakukan oleh Yayasan Perguruan Tinggi (YPT) Budidaya Binjai akan memasuki sidang putusan pada Rabu (12/1/22) mendatang.

Kuasa hukum penggugat, Doni Hendra Lubis, SH, MH dan Ahmad Sofyan Hussein Rambe, SH, M.H saat ditemui dikantornya di Jalan Denai Nomor 118-B Kota Medan, Rabu (5/1/22) mengatakan, di persidangan pembuktian alat bukti tertulis yang diajukan tergugat I dan tergugat II terungkap fakta dimana ada ketidakcocokan data identitas orang tua penggugat yang kami miliki yaitu berupa KTP asli dengan bukti yang diajukan kuasa hukum para tergugat.

Dikatakan Doni, dalam persidangan kuasa hukum para tergugat mengajukan bukti T-6 yaitu berupa surat kuasa atas nama Drs. Toto Suharjo. Dimana setelah dilakukan penelusuran mendalam di bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri (PN) Binjai terhadap Bukti T-6 tersebut terdapat ketidak sesuaian dengan dokumen asli yang kami miliki berupa KTP orang tua dari klien kami.

“Jadi, fakta hukum yang kami temukan Bukti T-6 yang diajukan para tergugat itu berupa salinan surat kuasa, dari salinan surat kuasa itu ditemukan identitas atas nama Drs. Toto Suharjo dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1.00180/0127/013/DS/96 yang di dalam dokumen tersebut menyatakan status perkawinannya adalah duda dan tidak memiliki calon ahli waris.”

“Sedangkan kami memiliki dokumen KTP asli dengan NIK yang sama tercantum atas nama Drs. T. Suharjo bukan Drs. Toto Suharjo dengan status perkawinan adalah kawin, dan itu sudah kami sampaikan di persidangan dengan Bukti P-32,” Jelas pengacara muda dari Law Office Adi Mansar, Guntur Rambe.

Dengan demikian lanjut Hussein, apa yang dicantumkan dalam bukti T-6 tergugat I dan tergugat II tidak sesuai dengan aslinya sehingga keterangan yang termuat di dalam Bukti T-6 adalah palsu sepanjang berkaitan dengan nama dan status perkawinan.

Selain itu, lanjut Hussein, ditemukan fakta lain yaitu tergugat I dan tergugat II tidak pernah mengajukan bukti tentang KTP Nomor: 1.00180/0127/013/DS/96 yang dimaksud.

Oleh karena itu, Hussein menilai perbuatan tergugat I dan tergugat II telah masuk ranah hukum pidana yaitu membuat dan/atau menggunakan dokumen yang tidak sesuai dengan dokumen aslinya.

Laman: 1 2

Berita Terkait