USU Apresiasi Jaksa Agung Penerapan Rehab Kasus Narkoba Kedepankan Humanisme

Rabu, 17 November 2021 14:00
ist
praktisi hukum Hasrul Benny Harahap SH MH mengajak seluruh pihak untuk lebih ketat memberi pengawasan terhadap institusi kejaksaan dalam penerapan RJ dan rehabilitasi tersebut

digtara.com – Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara memberi apresiasi kepada Kejaksaan RI dibawah komando Jaksa Agung ST Burhanuddin, dalam penegakan hukum saat ini khususnya penerapan Restorative Justice dan rehabilitasi bagi pengguna kasus narkoba.

Dekan Fakultas Hukum USU Dr Mahmul Siregar SH, M Hum kepada sejumlah wartawan, Rabu (17/11/11) menilai bahwa penerapan restorative justice kasus pidana dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba telah mengedepankan humanisme dalam penegakan hukum yang dilakukan institusi Kejaksaaan.

“Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Resto rative justice merupakan upaya penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau peradilan, dengan mengedepankan mediasi antara pelaku dengan korban,” ujar Dekan Fakultas Hukum USU Dr Mahmul Siregar SH. M Hum.

Mahmul berharap penerapannya di wilayah hukum Kejati Sumut dapat konsisten direalisasikan.Apalagi Jaksa Agung ST Burhanuddin menjadikan Kejati Sumut salah satu contoh penggunaan RJ dalam kunjungan kerja beliau pekan lalu.

“Di kunker di Kejati Sumut lalu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyaksikan langsung penerapan RJ di Kejari Deliserdang, kejaksaan memfasilitasi pelaku dan korban untuk berdamai dan proses hukum atas tindak pidana yang ada di hentikan saat itu. Ini kita apresiasi,” katanya.

Terkait penerapan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, Mahmul memberi apresiasi atas kebijakan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin yang telah mengeluarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui proses rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) yang diberlakukan sejak 1 November 2021.

Pedoman itu akan menjadi acuan kepada para penuntut umum dalam hal ini kejaksaan dalam penanganan kasus narkoba sehingga jaksa dapat menggunakan opsi rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

Fakultas Hukum USU, sebut Mahmul sangat mendukung kebijakan Kejaksaan RI tersebut. Dia menyampaikan dukungannya. Pasalnya, hal ini memang sangat dibutuhkan, selain mengedepankan sisi kemanusiaan, rehab itu juga dapat mengurangi overkapasitas lapas yang terjadi di banyak daerah di Indonesia.

“Saya menyambut baik keputusan ini. Masalahnya, lapas kita sudah sangat penuh, dan yang perlu dipenjara menurut saya cukup pengedar. Kalau pengguna baiknya direhab agar tidak kembali lagi ke narkoba. Jadi menurut saya, rehabilitasi melalui pendekatan keadilan restoratif bisa menjadi jawaban yang tepat dalam menangani kasus penggunaan narkoba.,” ujar Mahmul.

Senada, praktisi hukum Hasrul Benny Harahap SH MH mengajak seluruh pihak untuk lebih ketat memberi pengawasan terhadap institusi kejaksaan dalam penerapan RJ dan rehabilitasi tersebut.

Laman: 1 2

Berita Terkait