Sidang Perdana, Walikota Nonaktif Tanjungbalai Libatkan Wakil Ketua DPR RI

Senin, 12 Juli 2021 18:59
digtara.com/mag-01
Sidang Perdana, Walikota Tanjungbalai Nonaktif.

digtara.com – Diduga melakukan penyuapan kepada penyidik KPK agar penyelidikan korupsi yang tengah diusut tidak naik ke tingkat penyidikan, Walikota Nonaktif Tanjungbalai, M Syahrial menjalani sidang perdana secara virtual di Pengadilan Negeri Klas 1A khusus Kota Medan, Senin (12/7/2021). Sidang Perdana, Walikota Nonaktif Tanjungbalai Libatkan Wakil Ketua DPR RI

Dalam sidang yang dipimpin oleh hakim ketua¬† As’ad Rahim Lubis ini beragendakan pembacaan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Budi yang didengarkan oleh terdakwa secara virtual dan didengarkan oleh majelis hakim dan kuasa hukum di ruang sidang Cakra 2 PN Medan.

JPU KPK Budi dalam berkas dakwaan mengungkapkan terdakwa diadili terkait perkara pemberian suap sebesar Rp1,6 miliar kepada penyidik KPK, Stepanus Robinson Pattujulu.

“Bahwa perbuatan terdakwa berawal sekitar bulan Oktober Tahun 2020, dimana Walikota Tanjungbalai yang juga merupakan kader Partai Golkar itu berkunjung ke rumah dinas Muhammad Azis Syamsudin selaku Wakil Ketua DPR RI yang juga merupakan petinggi Partai Golkar,” kata JPU di hadapan Hakim Ketua As’ad Rahim Lubis SH MH.

Terdakwa dan Azis Syamsudin lalu membicarakan mengenai Pilkada yang akan diikuti oleh terdakwa di Kota Tanjungbalai, lalu Azis Syamsudin menyampaikan kepada terdakwa akan mengenalkan dengan seseorang yang dapat membantu memantau dalam proses keikutsertaan terdakwa dalam Pilkada tersebut.

Setelah setuju, Azis Syamsudin mengenalkan Stepanus Robinson Pattuju yang merupakan seorang penyidik KPK kepada terdakwa.

“Terdakwa menyampaikan kepada Stepanus Robinson Pattuju akan mengikuti Pilkada periode kedua Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, namun ada informasi laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pekerjaan di Tanjungbalai dan informasi perkara jual beli jabatan di Pemerintahan Kota Tanjungbalai yang sedang ditangani oleh KPK,” kata JPU.

Laman: 1 2 3

Berita Terkait