Polisi Diminta Usut Tuntas Hilangnya 9 SHM Jaminan di BPR Christa

Sabtu, 09 Oktober 2021 12:02

digtara.com – Sebanyak 9 sertifikat hak milik (SHM) yang merupakan jaminan di Bank Christa Jaya Perdana Kupang hilang. Polisi pun diminta menuntaskan kasus ini karena sudah dilaporkan secara pidana ke Polda NTT.

Christofel Liyanto didampingi Wilson Liyanto dan penasehat hukum Samuel David Adoe, SH dan Bildat Tonak, SH kepada wartawan, Sabtu (9/10/2021) mengakui awal terjadinya permasalahan dari kredit yang disalurkan PT BPR Christa Jaya Perdana (bank) kepada
Rachmat selaku debitur tertanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp 735.000.000.

Hingga sampai dengan Oktober
2018 hutang menjadi sebesar Rp 4.750.000.000 dan tercatat sebagai kredit macet dari total plafon sebesar Rp 5.000.000.000.

Berdasarkan hal tersebut, bank menyerahkan sertifikat hak milik nomor 368/Kelurahan Oebufu, GS/SU tanggal 10 Juni 2009 nomor 32/Oebufu/2009, seluas 1.986 meter persegi atas nama Rachmat, di buktikan dengan Surat Tanda Terima Sertifikat tanggal 16 Desember 2015.

“Ini merupakan jaminan pinjaman atas nama Rachmat dan diserahkan kepada notaris Albert Wilson Riwu Kore untuk segera dilakukan pengikatan APHT I, yang nantinya dilanjutkan proses pemecahan berdasarkan surat order
pada tanggal 16 Desember 2015, dengan Nomor638/Not-BPR/XII/2015,” ujar Wilson Liyanto.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, notaris Albert Riwu Kore tidak melaksanakan permintaan bank untuk dilakukan pengikatan APHT 1 atas SHM nomor 368/Kelurahan Oebufu tersebut.

“Apabila notaris melakukan mengikatan APHT I sesuai dengan permintaan, maka tidak mungkin Rachmat dapat mengambil sertifikat tanah tersebut,” tambahnya.

Notaris justru melakukan pemecahan SHM nomor 368/kelurahan Oebufu, tersebut tanpa konfirmasi kepada BPR Christa Jaya Perdana sebagai pemegang hak. Yang kemudian di pecah menjadi 18 SHM atas nama Rachmat.

Laman: 1 2 3

Berita Terkait