MK Registrasi 132 Permohonan Sengketa Pilkada, 13 dari Sumatera Utara

  • Whatsapp
sengketa Pilkada
(Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Hakim Konstitusi membacakan putusan perkara di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (14/2/2019). Majelis Hakim dalam putusannya menolak seluruh gugatan permohonan pengujian undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara, Sistem Pendidikan Nasional , Pendidikan Profesi, Gelar Profesi dan Asosiasi serta Perseroan Terbatas. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.)

digtara.com – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerbitkan buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) untuk permohonan sengketa Pilkada (pemilihan kepala daerah) serentak 2020, Senin (18/1). Total 132 perkara sengketa pilkada yang sudah diregistrasi, 13 di antaranya dari Sumatera Utara.

Pada laman https://www.mkri.id/ diketahui, permohonan yang diajukan terdiri dari tujuh permohonan sengketa hasil perselisihan pemilihan gubernur, 112 perkara untuk pemilihan bupati, dan 13 perkara untuk pemilihan wali kota.

Setelah MK menerbitkan BRPK, akan dapat diketahui daerah-daerah yang mengajukan permohonan sengketa pilkada dan telah teregistrasi di MK.

Bagi daerah yang tidak ada permohonan sengketa perselisihan pilkada, KPU daerah dapat langsung melakukan penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih paling lambat 5 hari setelah penyampaikan BRPK oleh MK.

Untuk wilayah Sumatera Utara, tercatat 13 permohonan sengketa terhadap hasil Pilkada dari 11 kabupaten/kota.

Dengan terbitnya BRPK ini, maka tahapan selanjutnya MK akan memberitahukan jadwal sidang perdana. Pemberitahuan sidang pertama akan disampaikan pada 18-20 Januari. Sementara pemeriksaan pendahuluan akan dilakukan pada 26-29 Januari.

Dari 23 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada di Sumut, hasil Pilkada di 11 kabupaten/kota digugat ke MK. Daerah-daerah itu yakni Tapanuli Selatan, (Tapsel), Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan (Labusel), Nias Selatan (Nisel), Karo dan Medan. Lalu Mandailing Natal (Madina), Samosir, Nias, Asahan dan Tanjungbalai.

Anggota KPU Sumut Benget Silitonga mengatakan, dengan terbitnya BRPK tersebut maka, 11 KPU kabupaten/kota yang berperkara PHP di MK sudah bisa membuka kotak suara untuk menggandakan formulir dokumen otentik proses pungut hitung suara (putungsura) dan rekapitulasi yang ada di dalam kotak, sebagai alat bukti di persidangan MK.

Proses pembukaan kotak tesebut tentunya berpedoman pada pasal 71 PKPU Nomor 19 tahun 2020 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan surat edaran KPU RI.

“Dalam membuka kotak suara, KPU kabupaten/kota berkoordinasi dengan dengan Bawaslu dan kepolisian setempat dan mencatatkannya dalam Berita Acara,” kata Benget, Selasa (19/1/21).

Setelah terbitnya BRPK ini maka selanjutnya KPU akan menunggu jadwal persidangan dari MK. “Termasuk informasi apakah persidangan dilakukan secara luring (luar jaringan) atau daring (dalam jaringan), atau menggunakan kedua metode tersebut. Mengingat situasi pandemi Covid-19 di Jakarta dan sekitarnya dan Indonesia umumnya,” jelas Benget.

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

1 Komentar