Majelis Hakim Kabulkan Permintaan TSO Tunda Penunjukan Plt Bupati Palas

Kamis, 04 Agustus 2022 20:25

digtara.com – Majelis hakim memgabulkan permintaan Bupati Padang Lawas (Palas) Nonaktif, Ali Sutan Harahap, biasa dipanggil Tengku Sutan Oloan (TSO), untuk menunda penunjukan Pelaksana tugas atau Plt. Hanya saja, TSO melalui kuasa hukumnya diminta melayangkan surat resmi.

Hal itu terungkap pada sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Jl Bunga Raya No 18, Asam Kumbang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (4/8/2022).

Dalam sidang yang mengagendakan pembuktian tambahan tersebut, kuasa hukum TSO, Razman Arif Nasution Nasution SH awalnya memohon kepada majelis hakim agar memerintahkan penundaan Surat Penunjukan Plt Bupati Palas selama gugatan terhadap surat tersebut masih berproses di persidangan.

Majelis hakim, yang dipimpin ketua Christian Edni Putra SH, anggota Josioano Haliwela SH, Ali Anwar SH MH mengarahkan kuasa hukum TSO, agar segera mengajukan surat permohonan resmi terkait hal tersebut, yang kemudian diamini Razman Arif.

“Dalam minggu ini, kami akan mengajukan permohonan secara resmi untuk penundaan Surat Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) terkait Penunjukan Plt Bupati Palas, Bapak Majelis,” ujar Razman dalam sidang.

Majelis hakim selanjutnya menjadwalkan sidang lanjutan pada 8 September 2022 mendatang, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Mewakili Tergugat Gubernur Sumatera Utara, Bambang, dan kuasa hukum Tergugat Intervensi, Syafaruddin Hasibuan SH, menerima putusan hakim tersebut.

Kuasa hukum TSO juga menerima penjadwalan sidang tersebut, dan mengatakan akan menghadirkan 2 saksi dan satu saksi ahli.

“Bapak majelis hakim yang terhormat, sebelumnya kami, penggugat beserta keluarga, menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas putusan adil pada sidang sebelumnya yang telah mengabulkan permohonan penggugat agar pihak Tergugat dan Tergugat Intervensi tidak mengeluarkan keputusan yang sifatnya prinsip terkait gugatan yang sedang berlangsung saat ini,” ungkap Razman.

Usai sidang, kepada wartawan, Razman mengatakan pihaknya akan menghadirkan saksi ahli perdata tata usaha negara yang independen.

“Saksi ahli yang kita hadirkan, benar-benar independen. Kami akan menjumpai beliau dulu di Jakarta, dan memaparkan proses hukum yang terjadi serta meminta legal opinion dari beliau,” ujarnya.

Laman: 1 2

Berita Terkait