JPKP Minta Polres Padangsidimpuan Periksa Biaya PRSU di Tiga Dinas Senilai Rp 785 Juta

Sabtu, 25 September 2021 13:52
int
JPKP meminta Polres Padangsidimpuan memeriksa anggaran PRSU yang habis digunakan sementara kegiatan tidak jadi dilaksanakan

digtara.com – Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (JPKP) meminta pihak penegak hukum khususnya Polres Padangsidimpuan memeriksa anggaran PRSU tahun 2020. Sebab acara tersebut ditunda, akan tetapi seluruh biaya Rp785 juta di tiga Dinas malah habis terpakai.

Ketua JPKP Kota Padangsidimpuan Mardan Eriansyah Siregar mengungkapkan, banyak kejanggalan dari hal tersebut.

Baca: Aneh! PRSU Ditunda, Anggaran Rp785 Juta di Sidimpuan Habis Terpakai

“Sepertinya ini perlu diperiksa karena kuat dugaan kami adanya pertanggungjawaban fiktif di tiga dinas itu,” kata Mardan Eriansyah Siregar, Sabtu (25/9/2021).

Baca: Mengaku Suruhan Kadis Pendidikan Padangsidimpuan, Oknum Staf Bubarkan Demo Todong Pakai Pisau

Sebagaimana tertuang pada penjabaran pertanggungjawaban APBD Kota Padangsidimpuan tahun 2020, anggaran direalisasikan melalui tiga pos yakni, Dinas Pendidikan senilai Rp244.100.000, Dinas Perizinan Satu Pintu Rp132.407.300, dan Sekretariat Daerah Rp409.475.625.

Mardan menambahkan, salah satu kejanggalan yakni anggaran terealisasi hampir 100% tapi kegiatan batal.

“Perlu ini untuk diperiksa secara rinci kemana saja uang itu, seperti stand PRSU kan batal kemana itu dan honorarium panitia daerah juga jadi tanda tanya,” tegas Mardan Eriansyah.

Laman: 1 2

Berita Terkait