JPKP Laporkan Wali Kota Padangsidimpuan ke Kejari, Kasus Apa?

Senin, 06 September 2021 14:16
amir/digtara
Wakil Sekretaris DPD JPKP Padangsidimpuan, Irfan Azhari Nasution menyerahkan berkas terkait dugaan penyelewengan dalam proyek yang bersumber dari alokasi dana kelurahan (ADK) yang dipihak ketigakan

digtara.com – DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pemerintah (JPKP) Padangsidimpuan resmi melaporkan Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution, Camat hingga Lurah ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan, Senin (6/9/2021) pagi. Laporan itu terkait proyek yang bersumber dari alokasi dana kelurahan (ADK) TA 2020 yang dipihak ketigakan.

Dalam laporannya, JPKP menyebutkan wali kota selaku pembuat Perwal No.36/2019, yang diduga dijadikan dasar oleh Pemko Padangsidimpuan guna melegalkan proyek yang bersumber dari ADK untuk dipihak ketigakan. Menurut JPKP, Perwal No.36/2019 telah bertentangan dengan Permendagri No.130/2018 yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan ADK.

“Kami minta Kejari Padangsidimpuan agar segera memanggil wali kota dan seluruh Camat maupun Lurah, untuk melakukan pemeriksaan langsung hingga mempertanggungjawabkan secara langsung terkait mekanisme dan pengelolaan ADK TA 2020,” tegas Wakil Sekretaris DPD JPKP Padangsidimpuan, Irfan Azhari Nasution, saat ditemui awak media seusai menyerahkan laporan, Senin (6/9/2021).

Sebelumnya, JPKP mengurai bahwa konsep ADK harusnya melibatkan peran serta masyarakat. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan kegiatan. Bukan malah dipihak ketigakan seperti di Kota Padangsidimpuan.

Berdasar data yang diperoleh JPKP, ADK TA 2020 dialokasikan pada 5 kecamatan di Kota Padangsidimpuan bersumber dari dana alokasi umum (DAU) tambahan.

“Adapun realisasinya yakni, Kecamatan Padangsidimpuan Utara Rp6.079.757.700. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Rp4.161.800.000. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Rp760.000.000. Kecamatan Batunadua Rp760.683.000. Dan Kecamatan Hutaimbaru Rp1.905.950.000,” terangnya.

Laman: 1 2

Berita Terkait