Ironi Partai Demokrat, Kemenkumhan Tetap Akan Jalankan Proses Verifikasi Hasil KLB

  • Whatsapp
ironi partai demokrat
Potret Moeldoko mencium SBY beredar di media sosial (int/digtara)

digtara.com – Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara yang telah menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat, menghadirkan seuah ironi. Kendati dinilai ilegal, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan memproses hasil kongres tersebut.

“Kami akan terima dan proses verifikasi akan berjalan sesuai dengan aturan,” kata Staf Khusus (Stafsus) Menteri Hukum dan HAM, Ian Siagian saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Sabtu (6/3/2021).

Proses verifikasi terkait keabsahan KLB Partai Demokrat di Deliserdang akan berjalan tanpa intervensi dan dilakukan secara adil. Ian Siagian enggan menanggapi soal pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut KLB Deli Serdang ilegal.

Muat Lebih

“Itu hak mereka mengatakan ilegal, tapi pemerintah harus hadir dan fair, tidak berpihak. Ya (akan dijalankan aturan yang berlaku),” kata Ian.

Sebelumnya, sejumlah pihak, salah satunya Jhoni Allen menggelar KLB di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatera Utara. Kongres itu menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat. Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat berlangsung begitu cepat.

“Memutuskan, menetapkan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025,” kata pimpinan sidang KLB, Jhoni Allen Marbun.

Mantan Wakil Ketua Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan akan segera mendaftarkan hasil kongres yang memutuskan Moeldoko sebagai ketua umum dan kepengurusan Partai Demokrat yang baru ke Kementerian Hukum dan HAM.

“Ya ini kan baru selesai. Selesai kongres ini, target kedua adalah ke kumham untuk mendaftarkan hasil kongres ini,” ujar Max dalam sambungan telepon dari live Kompas TV yan dikutip Suara.com, Jumat (5/3/2021).

Max menjelaskan, hasil KLB juga memutuskan untuk mendemisionerkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Selain itu juga menghapuskan Majelis Tinggi Partai Demokrat, mengembalikan keputusan DPP terdahulu terhadap pemecatan kader Demokrat baik di pusat maupun di daerah.

“Hasil kongres ini sudah mengeluarkan beberapa keputusan. Di antaranya mendemisionerkan kepengurusan yang ada mendemisionerkan, menghapus majelis tinggi dan mengembalikan keputusan-keputusan DPP terdahulu terhadap pemecatan beberapa kader baik di pusat maupun di daerah,” tutur Max.

Setelah acara KLB, Max mengatakan akan kembal ke Jakarta untuk segera mendaftarkan kepengurusan baru ke Kemenkumham.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan