Fakta Suap Ketok Palu DPRD Padangsidimpuan, Bukan Sekadar Isu Tapi Pengakuan

  • Whatsapp
Suap DPRD Padangsidimpuan
Kantor DPRD Padangsidimpuan (int/digtara)

digtara.com – Kasus suap yang dihembuskan sendiri oleh anggota DPRD Kota Padangsidimpuan bukan sekadar isu liar belaka. Ada pengakuan dan fakta-fakta menarik lainnya yang terungkap.

Suap tersebut terkait ketok palu pasca sidang RAPBD 2021 pada akhir tahun 2020, dan Pansus yang dibentuk pada Maret 2021. DPRD Padangsidimpuan diketahui membentuk dua pansus yakni Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Irsan Efendi Nasution dan Pansus Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kegiatan itu digelar di Hotel Wisata Indah, Kota Sibolga pada 22-24 Maret 2021.

Berikut beberapa fakta dan statemen yang berkembang setelah adanya pengakuan salah seorang anggota dewan:

Muat Lebih

Nyanyian Marataman

Kasus suap ini mencuat gara-gara nyanyian anggota DPRD Padangsidimpuan Marataman Siregar. Politisi partai Hanura itu mengaku menerima sejumlah uang dalam pernyataan di grup WA anggota dewan.

Ia menggunakan bahasa daerah mandailing yakni,  “Ass. Sahabat DPRD onma nahujakit sian pimpinan s dan er sian pimpinna anggota dpr pertama 3,5 juta tamba 1,5 jt dan ditambah sian komisi au aktorna tu bayoi/adong tamba penambahan lkpj adong 1 jt adong 1,5 sebelum u ekspos tupihak berwajib”.

Terjemahannya, Ass. Sahabat DPRD inilah yang saya terima dari pimpinan s “ketua” dan er pertama senilai Rp3,5 juta dan Rp1,5 juta dari komisi (RAPBD) dan LKPJ ada Rp1 juta sebelum saya sampaikan ke pihak berwajib.”

“Uangnya masih ada ini dan siap saya kembalikan kepada pihak berwajib baik kepolisian maupun kejaksaan. Uang yang diberikan ke saya ada yang pakai amplop putih dan juga tanpa amplop, masih utuh ini,” kata Politisi Hanura ini kepada digtara.com, Minggu (18/4/2021).

Uang Ketok RAPBD dan LKJP

Berdasarkan pengakuan tersebut, ada dua sumber uang yang diserahkan melalui pimpinan dewan. Pertama, suap pasca sidang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2021 yang disahkan bulan november 2020 yang totalnya Rp5 juta dalam dua termin yakni awal Rp3,5 Juta dan 1,5 juta yang diberikan oleh pimpinan DPRD berisinial S dan Er.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

2 Komentar