Begini Isi Nota Keberatan Randy Badjideh Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum yang Ditolak Hakim

Selasa, 24 Mei 2022 15:36
Eksepsi Randi Badjideh Ditolak, Hakim Perintahkan JPU Hadapkan Saksi dan Bukti Lain

digtara.com – Randy Suhardy Badjideh, terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Kupang mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi perkara : PDM-16/N.3.10/Eoh.2/03/2022 dalam perkara pidana nomor 80/Pid.B/2022/PN.Kpg.

Nota keberatan diajukan oleh tim penasihat hukum, Yance Thobias Mesah, SH, Beny KM Taopan, Harri WC Pandie, SH MH dan Narita K Murti, SH.

Nota ini disampaikan di hadapan persidangan Pengadilan Negeri Kupang, terdakwa didakwa kesatu pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Subsidair pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Baca: Eksepsi Randi Badjideh Ditolak, Hakim Perintahkan JPU Hadapkan Saksi dan Bukti Lain

Kedua, primair pasal 80 ayat (4) Jo pasal 76 C Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, subsidair pasal 80 ayat (3) Jo pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan terima kasih kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini karena telah memberikan kesempatan yang sama, baik kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun dakwaannya, maupun kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mangajukan eksepsi (Nota Keberatan).

“Eksepsi ini kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal prinsip yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan serta demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yaitu : “Dalam hal Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan,” tandas penasehat hukum terdakwa.

Pengajuan eksepsi tidak semata-mata mencari kesalahan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ataupun menyanggah secara apriori dari materi ataupun formal dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penutut Umum.

Namun ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui Hakim dan Jaksa Penuntut Umum.

Disebutkan, jika Penuntut Umum tidak memahami benar kronologi peristiwa pidana namun memaksakan diri menyusun surat dakwaan tanpa fakta-fakta yang mendukung maka dapat terjadi kegagalan dalam penegakan keadilan (miscarriage of Justice).

Laman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Berita Terkait