2 Tahun Kejari Tapsel Tak Kunjung Eksekusi Terpidana Kasus Pemalsuan, Ada Apa?

Senin, 06 Juni 2022 17:37
Kuasa Hukum Almarhum Imran Lubis beserta ahli warisnya, Ridwan Rangkuti, SH, MH. (foto:ist)

digtara.com – Kasus pemalsuan dokumen surat tanah yang sudah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Padangsidimpuan dan telah divonis pada 2020 lalu, tak kunjung dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapanuli Selatan (Tapsel).

Tentunya, hal tersebut mengundang tanda tanya bagi sejumlah pihak.

Apalagi, putusan PN Padangsidimpuan itu dikuatkan lagi oleh keputusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) pada 2021 lalu.

Adapun tanah yang menjadi objek perkara berada di Desa Muara Opu, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapsel, dengan luas 400 Ha.

Sebagai informasi, adapun yang menjadi terpidana yang belum dieksekusi Kejari Tapsel, yakni AHL bersama istrinya, SH. Keduanya, diadukan abang kandungnya sendiri, Basrah Lubis atas perkara pemalsuan dokumen surat tanah di Desa Muara Upu seluas 400 Ha di Polres Tapsel, pada 2014 lalu.

Tanah seluas 400 Ha itu pembeliannya sendiri menggunakan uang yang dimodali abang kandung dari Basrah Lubis dan AHL, yakni Almarhum Imran Lubis. Usai dibeli dari pemiliknya pada 2007 lalu, dibuat akta perjanjian No.58/2007, di mana di dalam akta tersebut disebutkan bahwa tanah yang rencananya akan dibuat kebun sawit itu, atas nama AHL.

Hal tersebut diuraikan secara rinci oleh Kuasa Hukum Almarhum Imran Lubis beserta ahli warisnya, yakni Ridwan Rangkuti, SH, MH, kepada wartawan, Senin (6/6/2022) siang di Padangsidimpuan.

Laman: 1 2 3

Berita Terkait