DPRD Sibolga: Bantuan Untuk Korban Bom Cair Bulan Juli 2019

digtara.com | SIBOLGA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga, memastikan bahwa penyaluran bantuan dari Gubernur Sumatera Utara untuk warga yang terdampak ledakan bom di Sibolga pada pertengahan Marte 2019 lalu, akan dicairkan pada bulan Juli 2019 mendatang.

Baca Juga:

• Polisi Terjunkan Anggota Sesuai Tahapan Pemilu
• Lawan Terorisme, BNPT Dorong Simpul Pendidikan Jadi Agen Perdamaian
• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPRD Sibolga, Jamil Zeb Tumori, usai memimpin rapat dengar pendapat (RDP) dengan perwakilan masyarakat yang terdampak ledakan bom, di Kantor DPRD Kota Sibolga, Senin (24/6/2019).

Menurut Jamil, mereka telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan penyaluran bantuan tersebut dengan menjemput bola ke instansi terkait yakni BPBD Provinsi Sumatera Utara, sebagai leading sector proses pencairan dana bantuan dari Gubernur Sumatera Utara terhadap 121 keluarga yang belum menerima bantuan.

“Kita sudah jemput bola, sebulan yang lalu DPRD Sibolga berkunjung ke BPDB Provinsi, dan menyatakan bantuan telah mendapat disposisi gubernur. Artinya bantuan siap di turunkan kepada para korban, namun karena ada administrasi yang belum selesai, sehingga belum dapat tersalurkan, dan tadi dari pernyataan Kepala BPBD sibolga, semuanya telah rampung dan mengusulkan ke provinsi sebanyak 121 keluarga,”terang Jamil.

“Dan hasil rapat tadi, paling lambat Juli 2019 mendatang bantuan dari Gubernur Sumut akan terealisasi. Jika bulan juli belum juga tercairkan, maka DPRD sibolga yang akan langsung turun,”tambahnya.

Selain bantuan dari Gubernur Sumut, para korban dampak ledakan bom, juga akan mendapat bantuan jaminan layak hidup dari Kementerian Sosial yang jumlahnya sebanyak 303 kepala keluarga. “Akumulatif dari penerima bantuan Presiden dan bantuan Gubernur Sumut,”tukasnya.

Atas kondisi itu, Jamil meminta masyarakat untuk sabar menunggu. Masyarakat juga diminta tidak lagi melakukan aksi demonstrasi. Warga diminta mencari informasi dan bertanya kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah ditunjuk untuk penanganan pencairan bantuan tersebut.

“Saya kira tidak perlu lagi RDP atau demo yang dilakukan oleh masyarakat terkait bantuan ini, saya hitung sudah ada 4 kali RDP dan 2 kali demo dilakukan namun belum ada penyelesaian. Saya harapkan OPD terkait untuk segera menyelesaikannya, jika ada persoalan soal pencairan komunikasikan dengan para korban sehingga tidak terjadi simpang siur informasi, seperti yang terjadi baru–baru ini, terjadi fitnah,”tandasnya.

[AS]