Bupati Aceh Timur Minta Warga Jangan Sakiti Gajah

Digtara.com | ACEH TIMUR – Meskipun secara konservasi bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), tetapi kasus terjeratnya tiga individu gajah di Kabupaten Aceh Timur, Juni – Juli 2019 (satu anak gajah dan dua induk gajah) sangat memprihatinkan. Bahkan dinilai sebagai kejahatan lingkungan yang perlu ditindaklanjuti.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

“Terjeratnya tiga ekor gajah didaerah pedalaman memberi citra kurang baik bagi untuk Kabupaten Aceh Timur, baik nasional atau Internasional. Kesan yang tersirat seolah-olah kami membiarkan kelakuan kejahatan ini berlangsung didaerah ini,” kata Bupati Aceh Timur H. Hasballah HM. Thaib, SH, dalam siaran pers yang dikeluarkan Bagian Humas & Protokol Setdakab Aceh Timur, Selasa (30/7).

Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, para pelaku yang memasang perangkat jerat diduga para pendatang dari daerah lain yang bekerjasama dengan penduduk lokal. Disisi lain, pihaknya juga melihat tingginya kasus perambahan hutan oleh para pendatang dan illegal loggingmenjadi faktor terusiknya satwa dilindungi di Aceh Timur.

“Kami meminta kepada pemerintah yang mengurusi masalah kehutanan dan konservasi untuk serius menghentikan pembunuhan gajah, pemasangan jerat satwa, perambahan hutan dan illegal logging di Aceh Timur,” pinta Rocky.

Selain itu, pihaknya juga meminta PT. PLN (Persero) untuk menertibkan aliran listrik disejumlah kawasan perkebunan dan lahan pertanian, karena selama ini aliran listrik juga kerap dimanfaatkan oleh petani untuk memasang pagar listrik bertegangan tinggi.

Bukan hanya gajah yang mati, lanjut bupati, tetapi beberapa warga Aceh Timur beberapa waktu lalu juga meninggal dunia setelah kesetrum pagar yang dialiri arus listrik.

“Saya secara pribadi berhutang budi kepada gajah dan satwa liar lainnya di hutan di Aceh Timur ini. Mereka cukup membantu kami saat masa-masa berjuang dulu, dari memberi arah jalan hingga menghancurkan jejak-jejak kami agar tidak diikuti. Sekarang melihat pembantaian gajah ini membuat hati saya sangat sedih dan terenyuh,” urai Rocky dengan nada sedih.

Meskipun tidak berwewenang dalam perlindungan gajah, tapi pemerintah di Aceh Timur tetap memperhatikan dan berupaya dalam mitigasi konflik gajah, sehingga masyarakat yang berdampingan hidupnya dengan kawasan hutan terselamatkan dan gajah juga tetap hidup dalam habitatnya.

“Bahkan kami bekerjasama dengan Forum Konservasi Leuser (FKL) dalam membangun 24 kilometer barrier gajah berupa parit besar di Kecamatan Peunaron, Kecamatan Indra Makmur dan Kecamatan Pante Bidari,” kata Rocky.

Untuk tahap pertama telah selesai dikerjakan sepanjang 24 kilometer dari 52 kilometer yang direncanakan sebelumnya. “Sisanya merupakan tanggungjawan HGU perkebunan karena melewati wilayah HGU PT. Atakana, PT. Dwi Kencana Semesta, PTPN I dan PT. Tualang Raya hingga ke batas wilayah Kabupaten Aceh Utara,” sebut Bupati Aceh Timur.

Pemerintah juga menyesal terhadap sikap perusahaan perkebunan disekitar habitat gajah yang belum memulai membangun barrier untuk menyambung barrier yang dibangun pemerintah. “Padahal kita sudah berulang kali memanggil perusahaan ini untuk segera membangun barrier, bahkan mereka telah menandatangani surat kesediaan membangun barrier, tetapi mereka tetap tidak menindaklanjutinya,” sebut Rocky.

Perlu diketahui bahwa Kabupaten Aceh Timur merupakan kabupaten yang memiliki keragaman hayati yang sangat tinggi dan terkenal. Disini salah satu dari dari empat kabupaten di Aceh yang masih terdapat empat spesies kunci yaitu harimau, gajah, badak dan orangutan sumatera.

Bahkan dalam waktu dekat akan dibangun Suaka Badak Sumatera seperti yang ada di Way Kambas, Lampung. Pada tahun 2015 lalu, Pemerintah Aceh Timur menetapkan lahan untuk konservasi gajah seluas 5.000 hektar di Kecamatan Serbajadi. Pada tahun 2016 lalu Aceh Timur juga membangun dan mengoperasikan Conservation Response Unit (CRU) Serbajadi yang dibiayai oleh APBK Aceh Timur, tetapi pada tahun 2017 kegiatan ini diambil alih oleh provinsi terkait dengan peralihan kewenangan.

Karena keragamanan hayati dan hutan yang luas ini pula yang mendorong lembaga-lembaga Internasional seperti IDH dan TFT untuk bekerjasama membangun Aceh Timur. “Saya memberikan apresiasi kepada LSM yang telah berjibaku menyelamatkan kekayaan alam dan keragaman hayati di Kabupaten Aceh Timur. Upaya yang mereka lakukan cukup berhasil untuk menurunkan angka pembunuhan gajah dalam beberapa tahun ini,” sebutnya.

Setiap tahun biasanya gajah yang mati mencapai 6 hingga 10 ekor gajah mati terbunuh akibat konflik dan perburuan. Namun untuk tahun ini belum terdeteksi adanya kematian gajah, kecuali tiga ekor individu gajah yang terjerat ini.

“Kami berharap banyak lembaga lain yang mau bekerja untuk konservasi di Aceh Timur agar dengan kekayaan hayati yang tinggi ini mampu memberi kesejahteraan bagi rakyat melalui pemanfaatkan yang lestari,” Tutup Hasballah.[win]