Banyak Fasilitas Kesehatan di Medan Manipulasi Laporan Tagihan BPJS Kesehatan

digtara.com | MEDAN – Banyak fasilitas kesehatan di Medan, Sumatera Utara, memanipulasi laporan tagihan pelayanan kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Itu dilakukan agar pengelola fasiltias kesehatan mendapatkan keuntungan yang besar.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Demikian dikatakan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Edwin Effendi saat menghadiri Sosialisasi Keterlibatan Civil Society Organization dan Pemerintah Daerah dalam Memastikan Jaminan Kesehatan secara Menyeluruh di Kota Medan, pada Selasa (27/8/2019).

Menurut Edwin, hingga kini masih banyak pihak yang berusaha memanfaatkan dana masyarakat yang terhimpun di BPJS Kesehatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Bahkan, berbagai fasilitas kesehatan juga banyak yang memanipulasi laporannya demi mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit jumlahnya,” ujar dia.

Edwin menuturkan, BPJS Kesehatan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menaikkan level kesehatan masyarakat. Namun sejak diluncurkan pada 2014, BPJS Kesehatan kerap mengalami beragam kendala yang membuat rumitnya tata kelola di lapangan.

Padahal secara logika, katanya, jumlah dana masyarakat yang terkumpul di BPJS Kesehatan sangat banyak sehingga dia merasa mustahil terjadi defisit anggaran.

Selain akibat manipulasi laporan faskes, menurut Edwin kondisi itu terjadi karena ada oknum BPJS kesehatan yang menyelewengkan tanggungjawab.

“Jika ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin jika nanti masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap para pengelola BPJS kesehatan,” pungkasnya.

Dari catatan digtara.com, BPJS Kesehatan mengalami defisit sebesar Rp3,3 triliun pada 2014 dan menyentuh Rp5,7 triliun pada 2015. Kemudian menjadi Rp9,7 triliun pada 2016 dan Rp9,75 triliun pada 2017.

Pada 2018 defisit diproyeksikan mencapai Rp16,5 triliun, yang belakangan dikoreksi hanya tersisa Rp10,98 triliun berdasar hitung-hitungan BPK.

[AS]