Senyap, Biden Sudah Setuju Jual Bom Canggih ke Israel

digtara.com – Relasi pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden dengan Israel terus menguat di tengah kecaman bombardir terhadap Palestina. Biden bahkan diam-diam setuju menjual senjata berupa bom canggih senilai US$735 juta (sekitar Rp10.5 triliun) kepada Israel.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Dilansir Reuters, Selasa (18/5), seorang sumber di Kongres AS mengatakan senjata yang dijual ke Israel itu adalah jenis peluru kendali pandu terarah.

Menurut tiga staf ahli anggota Kongres AS, atasan mereka sudah diberitahu soal rencana penjualan persenjataan kepada Israel pada 5 Mei lalu. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari proses yang harus dilakukan sebelum penjualan itu disetujui Kongres.

Surat kabar The Washington Post yang pertama kali mengungkap rencana penjualan senjata canggih ke Israel itu.

Menurut laporan itu, pemerintah AS memberitahu Kongres tentang rencana penjualan senjata canggih itu ke Israel pada April lalu. Kongres lantas mempunyai waktu selama 15 hari untuk memutuskan apakah setuju atau tidak dengan rencana penjualan senjata itu.

Senjata canggih yang akan dijual AS adalah jenis Amunisi Serang Langsung Gabungan (JDAM) buatan Boeing. Perangkat itu bisa mengubah bom yang mulanya tidak berpemandu yang diluncurkan dari pesawat tempur atau pesawat pembom ringan menjadi bisa dikendalikan dengan menggunakan Alat Pemandu Global (GPS).

Nantinya perangkat itu bisa mengendalikan sirip yang berada bagian ekor bom untuk mencapai sasaran dengan tepat. Jika meleset pun selisih jaraknya maksimal hanya sejauh satu sampai dua meter.

Akan tetapi, rencana penjualan senjata mutakhir itu bisa memperburuk situasi di Israel saat ini, yang tengah memanas akibat saling serang dengan kelompok Hamas di Jalur Gaza, Palestina.

Saat diminta konfirmasi, Kementerian Luar Negeri AS menyatakan mereka tidak bisa memberikan komentar terkait hal itu karena dilarang menurut undang-undang federal.

“Kami tetap menyoroti kekerasan yang terjadi dan terus berupaya untuk menenangkan situasi,” demikian kata juru bicara Kemenlu AS.