Laut China Selatan Kembali Memanas, Negara ASEAN Diminta Kompak Jaga Stabilitas

digtara.com – Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin menyoroti meningkatnya ketegangan militer di kawasan perairan Laut China Selatan (LCS). Belakangan, pasukan China menggelar latihan tempur di selat Taiwan, serta dekat perairan Vietnam. Laut China Selatan Kembali Memanas

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Kapal induk Amerika Serikat (AS) USS Theodore Rosevelt juga merapat di perairan tersebut.

Pemerintah Presiden AS Joe Biden pun menolak tegas klaim sepihak ‘nine-dash line’ oleh China.

Azis mengatakan Indonesia dan ASEAN harus segera mengambil sikap terkait persoalan di Laut China Selatan ini.

“Indonesia perlu mengambil peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan di Laut China Selatan. ASEAN perlu konsolidasi segera agar tidak terjadi perpecahan di kawasan ini,” kata Azis, seperti diberitakan jpnn.com, Jumat (29/1/2021).

Baca: Usai Kritik Pemerintah China, Jack Ma Menghilang, Bagaimana Nasibnya?

Pimpinan DPR bidang koordinasi politik, hukum, dan keamanan ini menegaskan bahwa pada saat yang sama, keamanan batas-batas laut Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diperkuat.

“Khususnya di perairan Natuna,” tegasnya.

Sebelumnya, situasi yang mulai memanas di Laut China Selatan kembali menjadi sorotan media-media di seluruh dunia.

China mengklaim bahwa LCS merupakan wilayah kedaulatannya.

China tidak mengizinkan pihak mana pun memasuki perairan tersebut tanpa seizin mereka.

Hal ini ditolak oleh pemerintahan baru AS di bawah kepemimpinan Joe Biden.

AS dibawah kepemimpinan Biden menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kebebasan bernavigasi di Laut China Selatan.

Hormati kebebasan Navigasi

Azis kembali menegaskan tidak ada yang namannya sembilan garis putus-putus dalam United Nation Convention of the Law of the Sea (Unclos) 1982 atau Hukum Laut Internasional yang disahkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 1982.

Baca: Diangkut dengan Garuda Indonesia, Vaksin Covid-19 Buatan China Tiba di Indonesia

“Kita (Indonesia) tegaskan kembali, tidak ada itu nine dash line dalam Unclos 1982,” tegas Azis.

Wakil ketua umum Partai Golkar ini menambahkan semua pihak wajib menghormati kebebasan navigasi sesuai hukum international yang berlaku.

“Kita harus menjaga kawasan Asia Tenggara secara khusus dan Indo-Pasifik secara umum sebagai konsep yang inklusif dan bermanfaat bagi semua,” katanya.

Lebih jauh Azis mendorong pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga kepentingan Indonesia dan ASEAN.

Ia menegaskan bahwa Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif, menjaga kepentingan negara dan ASEAN.

Laut China Selatan Kembali Memanas, Negara di ASEAN Diminta Kompak Jaga Stabilitas