Kembangkan Transportasi Perkeretaapian, Pemprov Sumut Jalin Kerjasama Dengan Korea Selatan

digtara.com | MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menjalin kerjasama dengan Korea Selatan dalam hal pengembangan transportasi perkeretaapian. Hal ini sendiri sudah mendapat lampu hijau dari DPRD Sumatera Utara lewat persetujuan yang mereka sampaikan dalam rapat paripurna di gedung dewan.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Jurubicara Komisi D DPRD Sumut, Burhanuddin Siregar mengatakan kerjasama tersebut dilakukan untuk berbagi informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang perkeretaapian antar kedua lembaga negara. Kemudian untuk peningkatan kompetensi SDM teknis bidang perkeretaapian, dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur perkeretaapian di Sumut.

“Secara khusus kereta api perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) dan pengembangan jaringan KA Siantar-Parapat untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba,” katanya, Selasa (26/2/2019)

Selain itu, lanjut Burhanudian, kerjasama di bidang perkeretaapian tersebut guna mempromosikan potensi daerah, yang membutuhkan dukungan pengembangan infrastruktur kereta api (KSN Mebidangro dan KSPN Danau Toba).
Dikatakan Burhanudin, persetujuan yang diberikan DPRD Sumut adalah kerjasama untuk berbagi teknologi, yakni teknologi konstruksi infrastruktur kereta api, termasuk struktur jalan rel, jembatan, terowongan, telekomunikasi dan persinyalan dan sarana perkeretaapian (rolling stock).

“Kemudian, pengembangan pengetahuan tentang perkeretaapian dan kerjasama kelembagaan, kerjasama dalam kegiatan pelatihan yang ada di Korea dan kerjasama penyusunan dokumen perencanaan (Feasibility Studi, Detail Engineering Design/DED),” pungkasnya.

Dalam persetujuan itu, DPRD Sumut juga menyarankan agar penyelesaian sengketa tidak harus melalui arbitrase internasional, tetapi melalui Pengadilan Negeri Medan.[JNI]