Jumat, 29 Maret 2024

Kapolda Sumut: Fungsi Sosial RS Tak Diterapkan Bisa Diberikan Sanksi Pidana

- Selasa, 19 November 2019 06:01 WIB
Kapolda Sumut: Fungsi Sosial RS Tak Diterapkan Bisa Diberikan Sanksi Pidana

digtara.com | MEDAN – Polda Sumut mengultimatum rumah sakit (RS) khususnya di Sumut, jika tidak menerapkan fungsi sosialnya maka bisa diberikan sanksi pidana. Demikian dikatakan Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto kepada awak media baru-baru ini.

Baca Juga:

“Harapan kita tidak ada satupun rumah sakit yang sampai menolak (pasien), karena (hal) itu bisa sanksi pidana. Kalau itu sampai terjadi, saya tidak ragu untuk memproses rumah sakit yang tidak menjalankan fungsi sosialnya,” ujar Agus diwawancarai di RS Bhayangkara Tingkat II Medan Jalan KH Wahid Hasyim.

Menurut Agus, setiap rumah sakit tentu memiliki Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikeluarkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Sejalan dengan itu, bisa dibantu untuk pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan pasien.

Dia menegaskan seharusnya dengan kebijakan pemerintah sudah jelas, dalam lima tahun ke depan salah satu orientasinya adalah terkait masalah kesehatan. Hal itu untuk menyiapkan SDM agar tidak terkena persoalan stunting, sehingga menjadi perhatian pemerintah.

“Saya yakin di bawah kepemimpinan dr Terawan (Menteri Kesehatan RI) ini tidak terjadi. Hanya mungkin karena yang bersangkutan (pasien) tidak memiliki biaya untuk berobat, maka ragu membawa ke rumah sakit,” terangnya.

Sebelumnya, diutarakan Agus, pada Minggu (17/11/2019) malam mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada bayi yang kritis, dan usianya baru 10 hari. Namun, orang tuanya ada masalah ekonomi.

“Sang bayi sudah kejang-kejang dan panasnya tidak turun-turun selama dua hari. Oleh sebab itu, saya langsung menginstruksikan untuk membawa bayi tersebut ke RS Bhayangkara. Bayinya juga enggak mau minum susu, jadi karena enggak punya biaya, ya sudah saya bilang bawa saja ke RS Bhayangkara,” jelas Agus.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Polda Sumut Tetapkan 2 Tersangka Kasus Seleksi PPPK Langkat, Identitasnya Masih Dirahasiakan

Polda Sumut Tetapkan 2 Tersangka Kasus Seleksi PPPK Langkat, Identitasnya Masih Dirahasiakan

Wakapolda Sumut Kumpulkan Camat dan Kades Usai Pemilu 2024, Begini Faktanya

Wakapolda Sumut Kumpulkan Camat dan Kades Usai Pemilu 2024, Begini Faktanya

Bertambah! Tersangka Dugaan Suap Seleksi Guru PPPK Madina Jadi 6 Orang, Semuanya Pejabat

Bertambah! Tersangka Dugaan Suap Seleksi Guru PPPK Madina Jadi 6 Orang, Semuanya Pejabat

Terjaring OTT, Komisioner KPU Padangsidimpuan Jadi Tersangka, Uang Rp 26 Juta Jadi Barang Bukti

Terjaring OTT, Komisioner KPU Padangsidimpuan Jadi Tersangka, Uang Rp 26 Juta Jadi Barang Bukti

Tim Saber Pungli Ditreskrimum Polda Sumut OTT Komisioner KPU Padangsidimpuan

Tim Saber Pungli Ditreskrimum Polda Sumut OTT Komisioner KPU Padangsidimpuan

10 Lokasi Tambang Bitcoin di Medan Digerebek Polisi, Curi Listrik hingga Rp 14,4 Miliar

10 Lokasi Tambang Bitcoin di Medan Digerebek Polisi, Curi Listrik hingga Rp 14,4 Miliar

Komentar
Berita Terbaru