Ismail Bolong, Mantan Anggota Polri Yang Sempat Viral Minta Maaf ke Kabareskrim Polri

digtara.com – Ismail Bolong (46), mentan anggota Polri di Polres Samarinda, Kaltim, menyampaikan permintaan maaf kepada Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Agus Andrianto, atas testimoninya soal penyerahan uang.

Baca Juga:

• Ancam Viralkan Video Syur Milik Teman Pacarnya dan Dijerat UU ITE, Pria di Kupang Terancam Pasal Berlapis
• Viralkan Video Syur Pegawai Bank di NTT, Dua Pemuda Tukang Service Handphobe Ditangkap Polisi
• Fitur Baru WhatsApp, Bisa Kirim Video Kualitas HD

Ismail mengaku, video testimoni itu direkam Februari 2022 lalu di sebuah hotel di Balikpapan, Kaltim, dalam kondisi tertekan.

“Saya mengajukan permohonan maaf ke Pak Kabareskrim. Saat testimoni itu saya dalam tekanan dari Brigjen Hendra dari Mabes.” ujar Ismail Bolong, dilangsir dari Tribunnews.com

Bolong mengaku kaget kenapa klip video itu baru beredar saat sidang Ferdi Sambo dan Brigjen Hendra bulan ini.

Padahal itu direkam Februari (2022) sebelum dirinya mengajukan pensiun dini.

Perekam video itu adalah anggota paminal dari Mabes. Dia menyebut, testimoni itu direkam melalui hape iphone milik 1 dari 6 anggota paminal mabes yang datang khusus ke Balikpapan.

Sebelum direkam, dia diperiksa di ruang Propam Polda Kaltim, di Balikpapan. Dia diperiksa mulai pukul 22.00 Wita hingga pukul 02.00 wita dini hari.

“Saya ingat, saya dihotel sampai subuh, dikawal 6 anggota dari mebes.” ucapnya lagi.

Karena tak bisa ngomong, dan dalam tekanan, akhirnya terus intimidasi dan dibawa ke hotel. Di kamar hotel lantai 16, seorang bintara sudah menulis konsep apa yang harus dibacanya.

“Saya sampai tiga kali ditelepon Jendral Hendra, dan diancam akan dibawa ke Propam Mabes kalau tidak baca itu testimoni.” katanya.

Akhirnya, konsep tulisan itu dia bacakan dan direkam pakai handphone. Dia menyebut, karena tekanan dan ancaman dari Brigjen Hendra Kurniawan (kala itu Karo Paminal Propam Mabes Polri) itu, dia mengajukan pensiun dini bulan April 2022, namun baru disetujui 1 Juli 2022.