Eksklusif! Ali Hotmatua Hasibuan Bongkar Borok Anggota Dewan dan SKPD

  • Whatsapp
Ali Hotmatua Hasibuan
Anggota DPRD Padangsidimpuan Ali Hotmatua Hasibuan ketika diwawancara Pimpinan Digtara Grup Irwansyah Putra Nasution SH dalam program Fokus Digtara, Rabu malam (foto:dok digtara)

digtara.com – Kasus suap anggota DPRD Padangsidimpuan menjadi topik terpanas dalam sepekan terakhir. Apalagi kasus ini mencuat dari kalangan internal, salah satunya melalui anggota Fraksi PDI-P Ali Hotmatua Hasibuan.

Lewat program Fokus Digtara di digtaratv, mantan Ketua KNPI Kota Padangsidimpuan periode 2006-2009 itu blak-blakan soal  kasus tersebut.

“Asal mula terjadinya itu di saat H Marataman Siregar (Hanura) menyampaikan di grup yang di screenshoot oleh kawann-kawan yang tidak kita ketahui asalnya. Jadi saat itu, hasil screenshoot itu dibagikan dan dibuat berita, makanya jadi ramai apa yang disampaikan pak H Marataman itu,” ungkap Ali Hotmatua Hasibuan dalam program via aplikasi virtual itu, Rabu (28/4/2021) malam.

Muat Lebih

Sesuai informasi yang disampaikan sebelumnya, Pansus LKPJ dibentuk dan bersidang pada 22 hingga 24 Maret 2021. Menurut Ali Hotmatua, awalnya rapat Pansus digelar di gedung DPRD. Namun sidang diskor lalu dipindahkan ke Hotel Wisata Indah, Kota Sibolga.

Namun rapat tersebut tidak berlangsung lama. Ketika Ketua Pansus Ahmad Maulana membuka pembahasan LKPJ, tidak berselang lama ketua pansus menyerahkan sidang ke Wakil Ketua Pansus H Marataman Siregar. Lalu tidak berselang beberapa menit H Marataman memberikan kesempatan kepada anggota pansus untuk menyampaikan tanggapan.

“Pada saat itu, saya mengajukan pertanyaan kepada ketua pansus. Karena itu pertanggungjawaban LKPJ 2020 dan menurut saya sudah include P-APBD 2020. Sementara P-APBD 2020 itu tidak dilaksanakan. Kalau memang itu menjadi perda, mana draftnya,” kata Ali Hotmatua.

“Di saat itu saya meminta draft itu, pihak ketua Pansus mempersilahkan kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk menjawab. SKPD yang hadir tidak ada yang bisa menjawab. Lalu sidang kembali diskor,” tambahnya.

Masih kata Ali Hotmatua Hasibuan, setelah diskor, sidang sudah ternyata tidak berlanjut. “Tidak dibuka lagi dan tidak ditutup. Namun tiba-tiba sudah muncul rekomendasi,” ujarnya.

Dari 9 anggota Pansus LKPJ 5 orang menandatangani rekomendasi tersebut. Sementara 4 orang lainnya menolak, yakni dirinya, H Marataman Siregar, Noni Paisa dan H Khoirudin Siagian.

Dijanjikan Uang untuk Anggota Pansus

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

1 Komentar