Depak Moeldoko dan Bubarkan KSP, Pengamat: Sulit Untuk Tidak Mengkaitkan Jokowi

digtara.com – Polemik akibat dualisme yang terjadi di tubuh Partai Demokrat terus berlanjut. Untuk menghentikan polemik itu, Presiden Jokowi dinilai harus segera turun tangan dan mengambil sikap. Depak Moeldoko dan Bubarkan KSP

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Penilaian itu disampaikan Pengamat Sosial dan Politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar. Menurut Shohibul, peristiwa ini merupakan kegagalan para elit dalam menjalankan demokrasi.

“Apa yang ditulis 2 ilmuan, bagaimana demokrasi mati, itu terjadi persis di zaman pak Jokowi. Bagaimana mungkin kita tidak mengkaitkan namanya, karena disitu ada orang resmi, sebagai pejabat yang paling dekat dengan dia, KSP (Kepala Staf Kepresidenan) Moeldoko melakukan kudeta itu,” kata Shohibul, Rabu (10/3/2021).

“Kalau benar dia akan depak itu (Moeldoko) dari jabatan, kalau dia tidak ada dalam rencana itu, Jokowi. Itu adalah pelajaran demokrasi paling buruk di Indonesia yang pernah terjadi,” lanjutnya.

Berujung di Pengadilan

Dalam dualisme Partai Demokrat ini, Shohibul memprediksi masalah ini akan berujung ke pengadilan. Ia menjelaskan, kasus seperti ini sebelumnya juga pernah menimpa beberapa partai.

Baca: Dijanjikan Rp 100 Juta Dibayar Rp 5 Juta, Peserta KLB Demokrat Disarankan Lapor Polisi

“Ada yang salah disitu, peraturannya, parpol harus minta keabsahan dari pemerintah, pemerintah kalau mau memusuhi si anu, dibuatnya tandingan, yang tandingan itu disahkannya. Walaupun nanti, kalau kita lihat dari konstitusi partai, tidak ada peluang sama sekali untuk mengadakan KLB,” ucapnya.

Jika sampai ke pengadilan, akademi Fisip UMSU ini menduga Partai Demokrat versi KLB akan memenangkannya.

“Dugaan saya begitu, kecuali, ada nasehat dari kanan dan kiri kepada Jokowi. Pak Jokowi anda telah di burukkan oleh KSP Moeldoko, depak dari sini, bubarkan KSP dan silahkan pengadilan mu berbicara apa adanya, baru menang AHY,” jelasnya.

Dalam kasus ini, Shohibul mengatakan sulit untuk tidak mengkaitkan dengan Presiden Jokowi.

Untuk menegaskan netralitasnya, Shohibul meminta Presiden Jokowi agar segera mencopot Moeldoko dari jabatannya sebagai KSP.

“Bagaimana kita memisahkan wajah Jokowi disitu, itu KSP mana boleh pergi kemana-mana tanpa seizin Jokowi. Bagaimana pun juga, sebodoh-bodohnya analis politik akan melihat Jokowi hadir dalam kudeta itu. Dalam waktu beberapa jam ke depan, dia harus depak Moeldoko dari kabinet, KSP,” ujarnya.

Baca: Dijanjikan Rp100 Juta Ikut KLB Demokrat di Deliserdang, Kader Curhat Cuma Dibayar Rp5 Juta

Bubarkan KSP

Selain itu, ia juga meminta Presiden Jokowi agar segera membubarkan KSP. Sebab, ia melihat adanya tumpang tindih lembaga akibat terbentuknya KSP.

“Dan bubarkan lembaga itu, apa gunanya itu, overlapping dengan Seskab, Sesneg dan Kominfo. Ngapain ada itu, saya bingung bernegara ini, lembaganya seperti itu, Stafsus, padahal kita sedang butuh dana untuk ngasih makan rakyat,” demikian Shohibul.

Depak Moeldoko dan Bubarkan KSP, Pengamat: Sulit Untuk Tidak Mengkaitkan Jokowi