Ribuan Buruh akan Kepung Kantor Gubsu

digtara.com | MEDAN – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sumatera Utara (FSPMI Sumut) pada aksi May Day yang jatuh pada 1 Mei 2019, direncanakan mengerahkan massa buruh FSPMI sebanyak 2.000 orang.

Baca Juga:

• May Day di Langkat Meriah dan Kondusif, Bupati Langkat Syah Afandin Apresiasi Kaum Buruh
• Polisi Kawal Aksi May Day di Labuan Bajo-Manggarai Barat
• Gaji Dibawah UMP, Buruh di NTT Minta Nakertrans Tindak Pengusaha Nakal

Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo mengatakan, massa buruh nanti berasal dari daerah Kota Medan, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai. Ketiga daerah ini diprediksi seribuan massa, ditambah perwakilan buruh dari Kabupaten Batu Bara, Tebing Tinggi, Labuhan Batu Raya, Padang Sidempuan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan Mandailing Natal.

“Prediksi kita, dari 7 kabupaten/kota ini massa buruh 200-an perwakilan. Total massa buruh FSPMI yang akan mengepung Kantor Gubernur Sumut sebanyak 10 kabupaten/kota,” kata Willy.

Willy menjelaskan, pada 30 April 2019 buruh dari daerah luar Medan, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai, mulai bergerak, dan diprediksi kumpul di Lapangan Garuda, Tanjung Morawa, bergabung dengan massa buruh dari daerah Deli Serdang dan Serdang Bedagai.

Nantinya, buruh Medan dan Deli Serdang konvoi dari basis-basis industri melakukan pawai penjempautan massa buruh di kawasan industri sekitar. Untuk Kota Medan, titik kumpul di Jalan Yos Sudarso Medan, sedangkan Deli Sedang titik kumpul lapangan Garuda, Tanjung Morawa.

“Tepat pukul 10.00 WIB, semua massa buruh 10 kabupaten/kota tersebut kumpul di depan Istana Maimun,” jelasnya.

Seluruh massa aksi buruh bergerak long march (jalan kaki) dari Istana Maimun hingga menuju Kantor Gubernur Sumut. Sepanjang long march mereka akan menyampaikan orasi dan tuntutan para buruh. Saat tiba di Kantor Gubsu, buruh melakukan orasi serta penyampain aspirasi.

“Untuk tema aksi kali ini ‘Kesajahteraan Buruh-Demokrasi Jujur Damai’,” ucap Willy.

Tuntutan para buruh kali ini adalah, Tolak Upah Murah-Cabut PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan Naikan KHL Menjadi 84 Item. Hapus Outsourcing-Pekerja Kontrak, Tingkatkan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Pensiun Bagi Buruh, Turunkan Tarif Dasar Listrik dan Harga Sembako, Tegakan Demokrasi Jujur Adil dan Damai, Khususnya Dalam Penetapan Presiden RI 2019-2024.

Dalam aksi nanti, Willy mengatakan, juga akan menyerukan tuntutan lokal, yakni agar Gubsu memperkuat penegakan hukum ketenagakerjaan dengan menambah anggaran kuantitas dan kualitas pegawai pengawas ketengakerjaan.

FSPMI Sumut menolak tegas acara May Day yang digandeng pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota. Menurut Willy, kegitan yang menghabiskan biaya untuk para buruh tidak pantas dilakukan, sebab di hari buruh memiliki sejarah kelam dalam meraih kesejahteraan.

“Buruh Sumut, khususnya belum sejahtera. Bahkan upah buruh dalam kurun 6 tahun terakhir tertinggal jauh dari daerah lain. Kita akan tetap turun aksi, tidak akan ikut acara yang kami anggap menina bobokan kaum buruh,” tegas Willy.