Petani Menjerit Soal Harga Pupuk, DPRD Tapsel Malah Bungkam

digtara.com – Terkait keluhan petani akibat langka dan mahalnya harga pupuk bersubsidi di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), hingga kini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat masih bungkam..

Baca Juga:

• Tidak Hanya Rumah, Sijago Merah Juga Melahap Uang Rp.125 Juta Yang Disimpan Warga Tapsel
• Waduh! Oknum Caleg di Tapsel Belum Kembalikan Uang Modus Masukkan Honorer, ASN Akan Gugat
• Meriahkan Keceriaan Natal, PLTA Batangtoru Berbagi Kasih di 2 Kecamatan

Harga pupuk urea subsidi pemerintah di Tapsel harganya melambung tinggi dalam beberapa bulan terakhir. Masalah ini sudah dikeluhkan petani. Namun DPRD Tapsel belum memberikan komentar terkait itu.

Harga pupuk yang biasanya dibanderol 140 ribu rupiah per zak ukuran 50 kg ke kelompok tani, namun saat ini naik menjadi 200 ribu rupiah.

Pupuk NPK Komplit naik 3 ribu rupiah per kilogram dari 13 ribu menjadi 16 ribu rupiah. Pupuk NPK dari 10 ribu rupiah menjadi 14 ribu rupiah perkilogram. NPK naik dari 10 ribu rupiah menjadi 14 ribu rupiah perkilogram.

Baca: Harga Pupuk Melambung, Bupati Tapsel Dinilai Gagal Stabilkan Harga

Ketua Masyarakat Analisis Transparansi Anggaran (Mata) Sumatera Utara (Sumut) Achmad Yani, menyesalkan sikap DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan yang tidak merespon kebutuhan dasar petani tersebut.

“Kita masih bertanya-tanya tentang sikap DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan karena belum ada keliatan baik dimedia dan pernyataan resminya” Kata Achmad Yani.

Achmad Yani menekankan agar legislator untuk memperdalam dan turut mencari solusi kelangkaan pupuk itu “Itu baiknya, mereka panggil pihak-pihak terkait, seperti kepala daerah, dinas, distributor dan petani dalam rapat dengar pendapat (RDP) dan itu kewenangan mereka” ucap Achmad Yani.

Dirinya melanjutkan, kelangkaan pupuk subsidi itu bisa saja lantaran sistem perencanaan dan pengawasan hingga ke petani tidak optimal.

“Sebagaimana jawaban pemerintah Tapsel, harus diperjelaskan itu apakah adanya maladministrasi dalam hal pendataan, pengadaan, penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi. Dan dewan memperjelas apakah Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) sesuai dan di cek apakah ditemukan adanya indikasi data E-RDKK yang tidak akurat”

Sementara itu, Mukmin Saleh Siregar ST, Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dari Partai Nasdem menyebutkan, pihaknya akan merespon hal tersebut.

“Saat ini saya lagi tugas luar daerah, jadi senin akan kita diskusikan dengan teman-teman di dewan. Terkait apakah RDP itu kita lihat nanti dan ada baiknya masyarakat buat surat keluhan itu kepada dewan dan kalaupun tidak ada tidak masalah juga. Kita lihat aja senin” Kata Mukmkn Siregar ST.