Ditegur Jokowi Soal APBD Rp1,8 T Mengendap di Bank, Ini Jawaban Bobby
digtara.com – Wali Kota Medan menjawab teguran Presiden Jokowi soal dana APBD Pemko Medan Rp1,8 triliun yang masih mengendap di bank. Menurutnya, anggaran sebanyak itu belum terealisasi karena pekerjaan sedang berjalan.
Baca Juga:
“Sebenarnya yang itu Rp1,6 triliun, karena memang yang saya lihat di situ datanya beda-beda sedikit saja. Namun kalau ditanya kenapa, apakah serapannya kurang atau seperti apa, ini kegiatannya lagi berjalan,” ujar Bobby di Kantor Wali Kota Medan, Jumat (17/9).
Wali kota mengatakan, saat ini masih banyak proyek yang sedang berjalan dan belum tuntas, di antaranya perbaikan infrastruktur jalan dan saluran drainase.
Ia menyebut, hal tersebut menjadi penyebab Pemkot Medan hingga kini belum bisa melakukan pembayaran, sehingga uangnya masih mengendap di bank.
“Memang banyak kegiatan yang sudah berjalan, tapi belum selesai. Kalau belum selesai, belum bisa pembayaran. Jadi ketika nanti sudah selesai, baru ada pembayaran,” ungkap Bobby.
Wali kota juga menegaskan bahwa uang Rp1,6 triliun itu berada di bank bukan sengaja ditahan, melainkan bakal digunakan untuk membayar pekerjaan ketika proyek tuntas.
“Dari Rp1,6 triliun itu, berapa persen yang proyeknya sudah berjalan tapi belum dibayarkan. Ini yang lagi kita petakan tentunya uang yang ada di sini, dan selalu saya sampaikan juga untuk menggerakkan ekonomi,” terangnya.
“Arahan Pak Presiden juga untuk menggerakkan ekonomi peran APBD itu sangat penting di tengah pandemi ini. Ini sebisa mungkin kita gunakan untuk menggerakkan ekonomi di daerah,” beber Wali Kota Bobby.
Jokowi mengingatkan agar serapan belanja daerah di wilayah yang dipimpin menantunya Bobby Nasution segera direalisasikan.
“Realisasi APBD di Sumut 56 persen. Yang paling rendah di Madina 28 persen, hati-hati. APBD di bank Rp1,8 triliun yang paling besar di Medan. Nanti dicek,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Forkopimda se-Sumut di Rumah Jabatan Gubernur Sumut, Kamis (16/9).
Jokowi menyebutkan dengan direalisasikan APBD, maka banyak uang yang beredar di masyarakat. Sehingga menggerakkan perekonomian daerah.
“Yang perlu dilakukan adalah realisasi APBD secepatnya di seluruh kabupaten dan kota. Agar peredaran uang di kota dan daerah semakin banyak. Segera lakukan realisasi anggaran secepatnya, sehingga menggerakkan ekonomi di daerah,” ucap Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan Forkopimda se Sumatera Utara agar saat ini tak terlalu lama membiarkan APBD di bank. Sebab, saat seperti ini adalah tahun yang tidak normal atau dalam masa pandemi Covid-19.
“Jangan seperti tahun-tahun normal. Ini dua tahun yang tidak normal. Sehingga jangan terlalu lama di bank,” ucapnya.(antara/CNN)